Review
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 13 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 11 Oktober 2021 | 14:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 17:29 WIB
PROFIL PERPAJAKAN LIECHTENSTEIN
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (7)
Data & Alat
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Komunitas
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 10 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA GPBSI DJONNY SYAFRUDDIN
Reportase
Perpajakan.id

Kartu Kuning BPS dan Demand-Constraint

A+
A-
7
A+
A-
7
Kartu Kuning BPS dan Demand-Constraint

Ilustrasi (news.coral.co.uk)

“Kebijakan fiskal itu seperti mengambil turun senapan tua kakek dari loteng, tempat kita menguncinya untuk menghentikan ‘anak-anak’ bermain dengannya.” (Nick Rowe, Carleton University)

BADAN Pusat Statistik (BPS) tentu tidak mengeluarkan kartu kuning untuk Presiden Joko Widodo, atau secara khusus kepada para menteri ekonomi, seperti yang tempo hari dilakukan mahasiswa bernama Zaadit Taqwa yang katanya mau dikirim ke Asmat lalu dikuliahi Pengantar Ilmu Ekonomi Makro.

Tapi pesan yang dihadirkan BPS saat menyampaikan statistik pertumbuhan ekonomi kuartalan awal pekan ini jelas layak disebut ‘kartu kuning’, yaitu bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 adalah yang terendah dalam 5 tahun—meski laju setoran PPN katanya tembus rekor 16%.

Baca Juga: Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Kita tahu menerima kritik dan peringatan yang segawat itu tak akan senikmat menerima pujian dan rayuan. Apalagi menyangkut kinerja, dalam circumstances tahun politik pula. Rasanya, hanya mereka yang sudah yakin dengan kekuasaannya-lah yang sanggup menerimanya dengan riang dan lapang dada.

Mungkin itu pula sebabnya, kita tidak melihat ada strategi makro dan policy respons yang lugas, jelas, dan tuntas untuk menyelesaikan peringatan BPS itu. Sebaliknya, yang lebih dikembangkan adalah fakta-fakta yang menegasikannya, atau yang terparah—syak tentang kredibilitas kartu kuning itu sendiri.

Memang harus diakui dalam 3 tahun ini banyak fakta yang terlihat seperti saling menegasikan. Di satu sisi, belanja rumah tangga lesu, tapi di sisi lain inflasi melaju pada gigi rendah dengan inflasi inti yang terus memperbarui rekor rendahnya sendiri sejak BPS mulai menghitungnya 15 tahun silam.

Baca Juga: Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Orang yang punya uang sekonyong-konyong juga lebih suka menabung di bank, padahal tidak ada Gerakan Menabung Nasional dan suku bunga deposito terus turun mengikuti suku bunga kredit yang juga turun, dan tak berapa lama lagi data tabungan sudah akan berada di tangan Ditjen Pajak.

Di sisi lain, kinerja ekspor dan investasi mulai pulih, harga komoditas dan perekonomian global juga membaik, hingga likuiditas dalam dan luar negeri tumbuh tanpa gejolak berarti. Tapi pada saat yang sama pertumbuhan kredit bank ternyata masih nyungsep di bawah 10% dari yang beberapa tahun lalu di atas 20%.

Daftar fakta yang seperti bertolak belakang ini masih panjang. Di ujung sana, ahli ramalan bintang yang biasa menulis “Saatnya buka toko” ketika bunga kredit turun kecele. Pejabat yang biasa tampil meyakinkan tiba-tiba mengaku ada anomali, misteri di luar logika. Apa sih yang sebenarnya terjadi?

Baca Juga: AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Mungkin semua fakta itu tampak berlawanan karena dilihat dari perspektif dan konteks yang berbeda, bukan karena ia memang saling menegasikan. Simpulannya mungkin akan lain jika fakta-fakta tersebut tidak dilihat dari perspektif situasi makro 2006-2012 saat laju perekonomian dan konsumsi rumah tangga berikut inflasi dan suku bunga bertengger tinggi, tetapi dari kacamata ekonomi hari ini.

Fenomena pertumbuhan rendah dengan inflasi dan suku bunga rendah mungkin memang baru kali ini terjadi di Indonesia, tapi tentu tidak di negara lain. Jepang misalnya. Dalam kurun waktu cukup lama, Jepang juga mengalami hal yang sama, Begitu pula dengan China sekarang. Lalu, apa yang berlawanan?

Semua fakta yang seolah saling berlawanan itu tidak lain merefleksikan fenomena ekonomi demand-constraint, di mana level output dan ketersediaan lapangan kerja dibatasi oleh jumlah permintaan, bukan oleh ketersediaan tenaga kerja dan sumberdaya produktif lainnya (supply-constraint).

Baca Juga: Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Dengan kata lain, jika makroekonomi kita periode sebelumnya terpapar konstrain penawaran, kini paparan itu mulai bergeser menjadi konstrain permintaan. Implikasinya, perspektif ekonomi periode yang lalu tidak lagi relevan untuk memotret situasi hari ini, begitupun opsi strategi makro dan respons kebijakannya.

Membangun infrastruktur, tol laut, pembangkit, kartu sehat, semua itu adalah contoh supply policy respons. Menambah subsidi listrik, BBM, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, proyek padat karya, termasuk kelonggaran untuk korupsi, semua itu demand policy respons.

Benar bahwa sisi suplai kita masih ada masalah. Tapi sudah tentu supply policy respons tidak akan bisa bekerja optimal dalam ekonomi yang didominasi demand-constraint. Begitu pula sebaliknya. Opsi mixed policy tentu layak dikaji, tetapi tidak sampai membolak-balik konstrain dan policy respons seperti yang sudah terjadi.

Baca Juga: BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Lalu, apakah kita harus melihat BPS merilis peringatan lagi? Apa Zaadit perlu mengeluarkan kartu kuningnya lagi? Tentu kita berharap tidak. Tapi kalau iya, mungkin baik Zaadit mengajak banyak temannya, dan ramai-ramai menunjukkan kartunya saat Presiden membuka seminar tentang pengelolaan haji, bukan seminar gizi buruk. Niscaya mereka semua akan dikirim naik haji.*

Topik : sri mulyani, konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi, kartu kuning, demand-constraint,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN BULELENG

Genjot Pendapatan Daerah, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal 100% Digital

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

​​​​​​​Tren Covid Turun, Kinerja PAD Bakal Membaik hingga Akhir Tahun

berita pilihan

Senin, 18 Oktober 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Tidak Bisa Lagi Pakai PPh Final? WP Badan UMKM Dapat Manfaatkan Ini

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:00 WIB
IRLANDIA

Siapkan Rp8 Triliun, Program Relaksasi Pajak Berlanjut Tahun Depan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 14:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Mulai Desak Negara Lain Agar Cabut Pajak Digital

Minggu, 17 Oktober 2021 | 13:00 WIB
THAILAND

Pancing Ekspatriat, Tarif Pajak Penghasilan Bakal Dipatok 17%

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BUMN Go Global, Jokowi Minta Adaptasi Teknologi Dipercepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KOREA SELATAN

Tidak Bakal Ditunda Lagi, Pajak Cryptocurrency Berlaku Mulai 2022

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:30 WIB
LELANG KENDARAAN

DJP Lelang Mobil Sitaan Pajak, Dilego Mulai Rp45 Juta

Minggu, 17 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Ultimum Remedium atas Pidana Cukai di UU HPP

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN BERAU

Banyak Warga Menunggak Pajak, Pemda Siapkan Insentif