KEBIJAKAN PAJAK

Kadin: Perbaiki Hulu, Baru Bicara Insentif Fiskal

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Juli 2018 | 17:56 WIB
Kadin: Perbaiki Hulu, Baru Bicara Insentif Fiskal

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Widjaja (tengah).

JAKARTA, DDTCNews - Sejak awal tahun, pemerintah sudah menggelontorkan berbagai insentif fiskal bagi dunia usaha untuk menggenjot investasi. Mulai dari pemberian insentif berupa tax holiday untuk industri pionir hingga kemudahan dalam perizinan.

Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bidang Industri Hulu dan Petrokimia Achmad Widjaja mengatakan semua insentif akan mubazir jika industri hulu tidak dibenahi. Pasalnya, sektor hulu menjadi kunci dalam alur produksi industri nasional.

Salah satu contoh dari mandeknya industri hulu ada di sektor petrokimia. Menurutnya, dalam beberapa tahun ke belakang tidak ada perkembangan signifikan karena tidak ada dukungan dari industri bahan baku berupa minyak mentah untuk produksi biji plastik.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Usul Insentif Pajak untuk Warga yang Adopsi Hewan Liar

"Coba lihat itu Candra Asri, TPPI dan Petrokimia Gresik apa ada yang lain, kita bisa hitung dengan jari di sektor petrokimia," katanya, Jumat (20/7).

Oleh karena itu, sektor petrokimia harus menjadi salah satu perhatian pemerintah. Karena banyaknya produk turunan, sektor ini haru mulai dibenahi dari hulunya yakni memastikan pasokan minyak mentah untuk indutstri petrokimia.

Jika sektor ini dibenahi maka akan berkontribusi untuk menekan impor yang sebagian besar berupa bahan baku dan barang modal. Baru setelah itu bicara insentif fiskal bagi pelaku usaha.

Baca Juga:
Jelang Pemilu, Otoritas Pajak India Bekukan Rekening Partai Oposisi

"Hampir semua industri pengolahan membutuhkan petrokimia. Bila tidak dibenahi maka akan menjadi ancaman, bisa lihat impor kita sekarang dan ditambah nilai tukar yang semakin menekan industri karena bahan baku harus impor dan gunakan dolar untuk membayar," tandasnya.

Terlebih, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam pengembangan industri hulu. Salah satu contohnya adalah praktik pengelolaan Migas di negara kawasan ASEAN yang dominan peran negara dalam eksplorasi dan produksi.

"Ini merupakan domain pemerintah karena di banyak negara praktiknya seperti itu. Karena eksplorasi dan produksi padat modal dan risikonya tinggi. Lihat saja Malaysia dengan Petronasnya yang pegang kendali," tambahnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi