DDTC Perpajakan-Bundling_Buku-TOP_Artikel
Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok 2

Redaksi DDTCNews | Kamis, 02 November 2023 | 11:00 WIB
Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok 2
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , infografis , pajak , harta berwujud bukan bangunan , penyusutan , penyusutan kelompok 2
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak
Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I
Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

BERITA PILIHAN
Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak
Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I
Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen
Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap
Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21
Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah
Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu
Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui
Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II
Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai
Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Sederet Urusan Pajak yang Tidak Dapat Dikuasakan kepada Pihak Lain
2
INFOGRAFIS PAJAK Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22
3
INFOGRAFIS PAJAK PPN atas Penyerahaan Kendaraan Bermotor Bekas
4
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh 21 atas Upah Satuan Lebih dari Rp 2,5 Juta per Hari
5
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh 21 atas Upah Borongan di atas Rp 2,5 Juta per Hari
TERBARU
1
PERPRES 56/2024 Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak
2
PENERIMAAN NEGARA Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I
3
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen
4
ADMINISTRASI PAJAK Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap
5
KPP PRATAMA PENAJAM Dapat ‘Surat Cinta’, Perwakilan WP Badan Ajukan Konsultasi dengan AR