Berita
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT
Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Januari 2021, PPATK Catat 133 Transaksi Terindikasi Pidana Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Januari 2021, PPATK Catat 133 Transaksi Terindikasi Pidana Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Baru bulan pertama tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sudah ada 133 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan tindak pidana perpajakan.

Secara total, LTKM yang terkait dengan tindak pidana yang diterima oleh PPATK per Januari 2021 mencapai 2.081 LTKM. Dengan demikian, 6,4% dari total tersebut terkait dengan tindak pidana perpajakan. Adapun total LTKM yang diterima PPATK pada Januari 2021 saja mencapai 6.081 LTKM.

"Pelaporan LTKM bulan ini [Januari 2021] turun 2,2% dari Desember 2020. atau lebih tinggi 5,2% dibandingkan dengan LTKM selama Januari 2020," tulis PPATK pada Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: Januari 2021, dikutip Jumat (16/4/2021).

Baca Juga: Hasil Analisis PPATK Diklaim Sumbang Penerimaan Pajak Rp13,7 miliar

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari pola transaksi dan transaksi yang diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi.

Transaksi keuangan mencurigakan juga meliputi transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana serta transaksi yang diminta PPATK untuk dilaporkan pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 23 UU 8/2010, penyedia jasa keuangan mulai dari bank, perusahaan pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, manajer investasi, dan lain-lain wajib menyampaikan LTKM bila terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan.

Baca Juga: Bos Studio Anime 'Demon Slayer' Terseret Kasus Penggelapan Pajak

Selain menerima LTKM dari penyedia jasa keuangan, PPATK juga banyak menyelesaikan hasil analisis. Dari total 35 hasil analisis yang diselesaikan oleh PPATK, 5 hasil analisis yang diselesaikan dan disampaikan penyidik terkait dengan tindak pidana bidang perpajakan.

Berkat kerja sama antara PPATK dengan berbagai instansi, PPATK juga menyampaikan informasi hasil analisis (IHA) kepada instansi mitra, termasuk Ditjen Pajak (DJP). Pada Januari 2021, secara total terdapat 9 IHA yang diselesaikan PPATK dengan 3 di antaranya disampaikan kepada DJP. (Bsi)

Baca Juga: Gelapkan Pajak, Influencer Cantik Ini Didenda Rp3 Triliun
Topik : PPATK, Transaksi Terindikasi Pidana Pajak, penggelapan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 25 April 2021 | 07:01 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

PPATK: Shadow Economy Bayangi Pertumbuhan Ekonomi RI

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan