Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jangan Lupa, Penurunan Tarif Harus Diikuti Perluasan Basis Pajak

1
1

JAKARTA, DDTCNews – Dalam pernyataan terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengkaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20%. Lantas, bagaimana untung—rugi penurunan tarif PPh badan ini?

Dalam Hot Economy yang disiarkan secara langsung oleh Berita Satu TV pada Senin (25/6/2019) malam, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama bersama Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengupas ‘Untung Rugi PPh Badan Turun’. Hadir pula melalui sambungan telepon, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

Hestu mengatakan penurunan tarif PPh badan ini sudah menjadi komitmen pemerintah dalam konteks reformasi pajak yang didahului dengan pelaksanaan program tax amnesty. Selain itu, ada tren penurunan tarif PPh badan di dunia. Penurunan tarif juga menjadi upaya untuk menstimulus perekonomian.

Bawono mengapresiasi langkah pemerintah untuk berhati-hati menurunkan tarif dan tidak terpengaruh untuk menyamai Singapura 17%. Pasalnya, Singapura memiliki tarif efektif sekitar 8%—9% sehingga akan sia-sia jika terus mengacu pada negara tersebut. Apalagi, Indonesia memiliki beberapa keunggulan lain, seperti sumber daya alam. Penurunan tarif, sambungnya, perlu diikuti perluasan basis pajak.

Hariyadi menyambut baik rencana pemerintah menurunkan tarif PPh badan. Hal tersebut sejalan dengan usulan dunia usaha. Dengan adanya penurunan tarif, daya saing perusahaan akan meningkat dan dana perusahaan bertambah untuk ekspansi. (kaw)

Topik : pph badan, korporasi, Ditjen Pajak, daya saing
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 Agustus 2017 | 09:27 WIB
SATU DEKADE DDTC
Rabu, 28 Februari 2018 | 14:19 WIB
BLACKLIST SUAKA PAJAK
Senin, 15 Juli 2019 | 12:30 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:44 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
berita pilihan
Jum'at, 11 Agustus 2017 | 09:27 WIB
SATU DEKADE DDTC
Rabu, 28 Februari 2018 | 14:19 WIB
BLACKLIST SUAKA PAJAK
Senin, 15 Juli 2019 | 12:30 WIB
PAJAK DIGITAL
Selasa, 16 Juli 2019 | 16:44 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 15 Januari 2019 | 11:38 WIB
PERLAKUAN PAJAK SELEBGRAM
Senin, 22 Januari 2018 | 12:04 WIB
TANTANGAN PERPAJAKAN 2018
Jum'at, 16 Agustus 2019 | 15:40 WIB
HUT KE-74 REPUBLIK INDONESIA
Rabu, 11 September 2019 | 15:25 WIB
DAYA SAING PAJAK
Senin, 19 Agustus 2019 | 10:09 WIB
PIDATO PRESIDEN
Rabu, 10 Mei 2017 | 10:36 WIB
PEMERIKSAAN PAJAK