Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Jaga Penerimaan Pajak Tidak Turun Tajam, Daerah Ini Diapresiasi KPK

A+
A-
3
A+
A-
3
Jaga Penerimaan Pajak Tidak Turun Tajam, Daerah Ini Diapresiasi KPK

Ilustrasi. 

MALANG, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi Pemkot Malang, Jawa Timur yang berhasil menjaga penerimaan pajak daerah pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Satgas Korwil VI Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Edi Suryanto mengatakan Pemkot Malang layak mendapatkan kredit karena realisasi penerimaan pajak tidak terlampau anjlok dari tahun lalu.

"Kota Malang luar biasa. Penurunan pendapatan wajar terjadi di masa pandemi seperti saat ini, tapi dibanding kota-kota lain, Kota Malang termasuk bisa menjaga penerimaan tidak terjun bebas," katanya, dikutip pada Kamis (12/11/2020).

Baca Juga: Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Edi mengatakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang sudah mengumpulkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp289,6 miliar. Jumlah tersebut memenuhi 69,7% dari target tahun ini yang mencapai Rp425 miliar.

Realisasi yang mencapai 69% target tersebut merupakan anomali pada tahun ini. Edi menerangkan pada daerah lain, setoran pajak daerah sampai dengan bulan pertama kuartal IV/2020 hanya berkutat pada angka 40%-50% dari target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pemkot harus terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Salah satu yang menjadi rekomendasi KPK adalah integrasi sistem pajak daerah yang dipungut oleh pelaku usaha seperti pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan.

Baca Juga: 300 Unit Tapping Box Bakal Dipasang, Pemkot Incar Restoran dan Cafe

Pemkot wajib melakukan pengawasan untuk pajak yang ditarik dari kantong konsumen agar tidak bocor. Saat ini, sudah 210 lokasi usaha yang memasang alat perekam transaksi atau tapping box dari target 250 tahun ini.

"Alat yang masih ada harus dioptimalkan. Silakan dimanfaatkan dan dioptimalkan kerja sama dengan Bank Jatim serta vendor Subaga. Jika alatnya kurang, bisa dikomunikasikan lagi kepada Bank Jatim," terangnya.

Edi menambahkan kolaborasi Pemkot Malang dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pajak daerah juga harus diperkuat. Kerja sama dengan Bank Jatim, BPN, dan DJP harus terus ditingkatkan agar penerimaan pajak pusat dan daerah dapat optimal.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

"Konektivitas juga harus selalu dijaga agar semua transaksi transparan dan tidak ada kecurangan. Kaitannya supaya pendapatan dari BPHTB dapat dipertahankan, tidak ada loss. Begitu juga antara Pemkot Malang dengan Bank Jatim dan pihak DJP. Antara pihak-pihak ini harus sinkron dan bersinergi," imbuhnya seperti dilansir malangtimes.com. (kaw)

Topik : pajak daerah, Kota Malang, Jawa Timur, KPK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 Juni 2022 | 17:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

Jum'at, 10 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI SUMATERA BARAT

Mudahkan Wajib Pajak, Pemprov Buka Layanan Samsat di Tempat Wisata

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Masih Aktif? Ditjen Pajak: Ada Kewajiban Lapor SPT, Diawasi KPP

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:30 WIB
PROVINSI BALI

Berlaku Hingga 31 Agustus! Gubernur Imbau Warga Ikut Pemutihan Pajak

Rabu, 29 Juni 2022 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Bingung Pilih Pembetulan SPT atau PPS Jelang Deadline, Ini Kata DJP

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun