Review
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Perpajakan.id

Ini Perincian Estimasi Belanja Perpajakan 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Ini Perincian Estimasi Belanja Perpajakan 2019

BARU-baru ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan merilis laporan belanja perpajakan (LBP) 2019. Laporan ini bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi fiskal sesuai dengan standar yang tercantum dalam IMF’s Fiscal Transparancy Code.

Belanja perpajakan atau tax expenditure (TE) yang juga menjadi bagian dari akuntabilitas publik ini ditujukan untuk mengukur besaran penerimaan perpajakan yang hilang akibat berbagai jenis insentif perpajakan.

Belanja perpajakan –- penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan yang umum – pada 2019 diestimasi mencapai Rp257,2 triliun. Nilai tersebut mencapai sekitar 1,62% dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Duh, Utang Pemerintah Naik Jadi 38,68% PDB

Tabel berikut ini menyajikan perincian estimasi belanja perpajakan per jenis pajak pada 2019 dengan menggunakan metode revenue forgone. Metode ini sendiri merupakan estimasi bersifat statis yang tidak mempertimbangkan perubahan perilaku wajib pajak, ekonomi, serta perubahan kebijakan lanjutan.

Selain itu, terdapat pula informasi mengenai jumlah pos peraturan per jenis pajak seperti yang dapat dikategorikan sebagai belanja perpajakan, jumlah pos peraturan yang berhasil diestimasi nilainya, serta tingkat akurasi perhitungan pos-pos peraturan belanja perpajakan tersebut.

Adapun pos-pos peraturan melibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), bea masuk dan cukai, serta pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

Baca Juga: Mencermati Komponen Perubahan Kinerja Pajak atas Konsumsi


Apabila dibandingkan dengan 2018, terdapat peningkatan total jumlah pos peraturan terkait TE untuk PPh menjadi sebanyak 89 pos dari sebelumnya berjumlah 88 pos.

Di sisi lain, terdapat pula peningkatan peraturan TE yang berhasil diestimasi. Secara total, ada peningkatan menjadi sebanyak 66 peraturan, dari yang sebelumnya pada 2018 berjumlah 62 peraturan (yang kemudian direvisi kembali menjadi sebanyak 64 peraturan di LBP 2019).

Baca Juga: Kemenkeu Alokasikan Dana Rp4,09 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Secara keseluruhan, proporsi peraturan TE terhadap jumlah total pos peraturan yang berhasil diestimasi meningkat, yakni dari sebelumnya sebesar 70,5% pada 2018 menjadi sebesar 74,2% pada 2019.

Alhasil, terdapat peningkatan estimasi belanja perpajakan pada 2019 yaitu senilai Rp257,23 triliun, meningkat sekitar Rp32 triliun apabila mengacu pada nilai estimasi belanja perpajakan 2018 yang telah direvisi nilainya dalam LBP 2019.

Dilihat per jenis pajak, proporsi pos peraturan yang berhasil diestimasi dan diurutkan dari yang tertinggi yaitu PBB-P3 (100%), bea masuk dan cukai (95,7%), PPN dan PPnBM (84,4%), serta PPh (46,9%).

Baca Juga: CPNS/PNS PKN STAN Pindah dari Kemenkeu? Ini Aturan Ganti Ruginya

Menariknya, perhitungan estimasi belanja perpajakan 2019 juga memiliki penyebaran tingkat akurasi yang serupa. Pos-pos peraturan terkait bea masuk, cukai, dan PBB-P3 merupakan pos-pos yang masih relatif lebih mudah untuk diestimasi dibandingkan dengan peraturan terkait PPN, PPnBM, serta PPh.*

Topik : narasi data, belanja perpajakan, tax expenditure, BKF, Kemenkeu
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 02 Januari 2021 | 06:01 WIB
KONSENSUS OECD
Jum'at, 01 Januari 2021 | 13:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 Desember 2020 | 11:51 WIB
PMK 200/2020
Selasa, 22 Desember 2020 | 17:46 WIB
STATISTIK PAJAK DIGITAL
berita pilihan
Selasa, 19 Januari 2021 | 19:46 WIB
LOWONGAN PEKERJAAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:02 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:46 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:03 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:01 WIB
KOTA SERANG
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
KOTA PEKANBARU