Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

A+
A-
0
A+
A-
0
Infrastruktur Belum Siap, Pemajakan Cryptocurrency Perlu Ditunda

Ilustrasi.

SEOUL, DDTCNews - Partai petahana di Korea Selatan, Democratic Party, berencana untuk menunda pemberlakuan ketentuan pengenaan pajak atas laba yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency atau mata uang kripto.

Anggota Democratic Party Noh Woong Rae mengatakan hingga saat ini tidak ada satupun negara Asia memiliki perencanaan pengenaan pajak yang baik atas aset kripto. Oleh karena itu, pengenaan pajak perlu ditunda.

"Infrastruktur yang ada masih belum memadai untuk mengenakan pajak atas cryptocurrency. Oleh karena itu, penundaan pengenaan pajak adalah sesuatu yang tak terhindarkan," ujar Noh, dikutip Senin (20/9/2021).

Baca Juga: Otoritas Pajak Mulai Tingkatkan Pengawasan Atas Transaksi Kripto

Menurut Noh, rencana pengenaan pajak yang diusung oleh Kementerian Keuangan Korea Selatan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah Korea Selatan hingga saat ini dinilai masih belum memiliki instrumen untuk memajaki transaksi aset kripto melalui bursa asing atau transaksi secara peer to peer (P2P).

Oleh karena itu, pengenaan pajak atas aset kripto yang awalnya direncanakan akan dikenakan pada 1 Januari 2022 sebaiknya ditunda menjadi pada 2023 ketika infrastruktur dipandang telah siap.

Menanggapi sikap partai petahana tersebut, Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam Ki bersikukuh pajak perlu dikenakan atas aset kripto sesegera mungkin. "Sesuai dengan prinsip perpajakan, ketika ada penghasilan maka di situ ada pajak," ujar Hong seperti dilansir cryptoslate.com.

Baca Juga: Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Tanpa aturan dan kebijakan yang memadai, maka sektor cryptocurrency akan selamanya tidak akan terdeteksi oleh sistem perpajakan dan tidak dapat dipajaki.

Jika berlaku nanti, wajib pajak yang melakukan transaksi cryptocurrency akan dikenai pajak atas capital gains sebesar 20% dan pajak daerah sebesar 2% bila wajib pajak mendapatkan laba sebesar KRW2,5 juta dari transaksi aset kripto.

Wajib pajak yang mendapatkan laba sebesar lebih dari KRW2,5 juta wajib mencatat transaksi aset kriptonya sepanjang tahun untuk dilaporkan kepada otoritas pajak paling lambat pada 31 Mei setiap tahunnya. (sap)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Topik : kripto, uang kripto, cryptocurrency, bitcoin, pajak kripto, dogecoin, dompet kripto

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:11 WIB
KOREA SELATAN

Penerapan Pajak Atas Aset Kripto Ditunda, Investor Sambut Positif

Senin, 11 Oktober 2021 | 11:30 WIB
ESTONIA

Otoritas Mulai Melirik Pajak Properti, Aset Kripto Masuk

Senin, 04 Oktober 2021 | 13:00 WIB
14 TAHUN DDTC

Cerita PNS, Juara III Lomba Menulis Pajak DDTCNews 2021

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP