KEBIJAKAN MONETER

Sri Mulyani Yakin Indonesia Tangguh Hadapi Tapering AS, Ini Alasannya

Dian Kurniati | Kamis, 24 Februari 2022 | 12:03 WIB
Sri Mulyani Yakin Indonesia Tangguh Hadapi Tapering AS, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan pers. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi dampak normalisasi kebijakan moneter (tapering off) oleh bank sentral AS, The Fed.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi tapering AS pada 2013. Menurutnya, kondisi perekonomian nasional saat ini sudah lebih baik ketimbang 9 tahun lalu.

"Ini memberikan bekal yang lebih baik dari sisi kekuatan kita," katanya dalam video yang diunggah Kemenkeu di Youtube, dikutip Kamis (24/2/2022).

Baca Juga:
Lakukan Reformasi Pajak, Sri Mulyani Targetkan Tax Ratio Naik Terus

Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah perbedaan antara tapering pada 2013 dan tahun ini. Pada 2013, AS melakukan tapering tanpa komunikasi yang cukup baik dan saat itu Indonesia menghadapi masalah defisit transaksi berjalan sehingga menimbulkan gejolak yang kuat.

Sementara kini, perekonomian Indonesia sedang bagus yang ditandai dengan surplus transaksi berjalan yang kecil dan surplus neraca perdagangan. Selain itu, AS juga telah menjelaskan rencana tapering kepada dunia sehingga semua negara kini bisa bersiap-siap.

"Ini yang menyebabkan volatility atau gedombrangannya itu menjadi sangat tidak tinggi," ujarnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Meski AS telah mengumumkan rencana tapering, Sri Mulyani menilai tetap akan ada negara yang rentan terdampak. Adapun bagi Indonesia, transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang surplus dapat menjadi modal agar dampak tapering tidak terlalu parah.

Dia menilai Indonesia tidak bisa mengontrol kebijakan ekonomi negara lain, tetapi dapat membuat penyesuaian pada kebijakan di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah reformasi agar perekonomian nasional lebih tahan terhadap guncangan dari luar.

"Sehingga pada saat dunia yang tidak bisa kita kontrol terjadi guncangan, kita pasti juga merasa guncangan tapi tidak hancur. Kita akan bisa meng-absorb atau menahan guncangan itu," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Minta Ditjen Anggaran Ikuti Perkembangan Gepolitik dan AI

Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Rabu, 15 Mei 2024 | 19:27 WIB KEBIJAKAN FISKAL

APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak