KEBIJAKAN PEMERINTAH

RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Muhamad Wildan | Senin, 15 Mei 2023 | 10:30 WIB
RI Tambah Porsi Saham di IsDB, Terbesar Setelah Arab Saudi dan Libya

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

JEDDAH, DDTCNews - Pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB). Lewat penambahan saham ini, Indonesia resmi menjadi pemegang saham ketiga terbesar di IsDB setelah Arab Saudi dan Libya.

Dalam keterangan resmi, Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia ingin meningkatkan peran IsDB dalam membantu negara-negara anggota terutama yang miskin dan rentan.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Senin (15/5/2023).

Baca Juga:
Laba yang Diterima Perusahaan Ventura dari UMKM Dibebaskan dari Pajak

Melalui penambahan kepemilikan saham ini, Indonesia berencana untuk lebih berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB dan berkontribusi lebih dalam pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB.

Saat ini, IsDB dianggap sebagai bank pembangunan multilateral yang memiliki keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan bank pembangunan multilateral lainnya.

Hal ini dikarenakan IsDB merupakan satu-satunya bank pembangunan multilateral yang menerapkan prinsip syariah dan mayoritas anggotanya adalah negara berkembang.

Baca Juga:
Ini Sebab Kemenkeu Minta Kemensos Mutakhirkan Data Penerima Bansos

Sebagai pemegang saham terbesar ketiga, Indonesia berkomitmen untuk memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis syariah.

Langkah ini juga diambil dengan cara melakukan pengembangan skema pembiayaan campuran yang mengombinasikan penggunaan dana murah dari negara dan filantropi, dana reguler dari IsDB, dan dana komersial dari sektor swasta.

Penggunaan dana campuran ini diharapkan mendorong program-program pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan SDM, dan agenda pembangunan strategis lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat global, dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerjasama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini," ujar Sri Mulyani. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 17 Juni 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ini Sebab Kemenkeu Minta Kemensos Mutakhirkan Data Penerima Bansos

Senin, 17 Juni 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

BERITA PILIHAN
Senin, 17 Juni 2024 | 21:37 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, Produk Layanan yang Dihasilkan Dapat Langsung Diunduh

Senin, 17 Juni 2024 | 20:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda, Karpet Pernah Kena Pajak Barang Mewah?

Senin, 17 Juni 2024 | 20:00 WIB KEPABEANAN DAN CUKAI

Tahukah Anda, Bea Cukai Punya Unit Berisi Anjing Pelacak?

Senin, 17 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ahli Waris Ada Banyak, WP Warisan Belum Terbagi Boleh Lebih dari Satu?

Senin, 17 Juni 2024 | 14:00 WIB PENEGAKAN HUKUM

Perhatikan Lagi Hak dan Kewajiban WP dalam Proses Penagihan Pajak

Senin, 17 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas Kepabeanan Ampuh Dorong Ekonomi, Ini Alasannya

Senin, 17 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Penghasilan yang Bisa Dipotong PPh Pasal 26