AUSTRALIA

Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini

Dian Kurniati | Selasa, 07 Mei 2024 | 18:00 WIB
Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Asosiasi Dokter Australia, Australian Medical Association (AMA) mendesak pemerintah Australia untuk segera menerapkan cukai pada minuman manis yang tinggi gula.

Presiden AMA Profesor Steve Robson mengatakan konsumsi gula yang berlebih telah menyebabkan peningkatan prevalensi obesitas dan penyakit diabetes. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil upaya untuk mengubah pola konsumsi minuman tinggi gula pada masyarakat.

"Minuman manis membuat kita sakit, dan kita tahu ini adalah masalah kesehatan yang besar bagi Australia," katanya dikutip dari situs web AMA, Selasa (7/5/2024).

Baca Juga:
Apa Saja Syarat Pengusaha Pabrik Peroleh Penundaan Pembayaran Cukai?

Robson menuturkan Australia harus memberlakukan cukai terhadap minuman manis untuk membantu memerangi obesitas dan diabetes. Terlebih, desakan dari masyarakat untuk penerapan cukai minuman berpemanis juga makin ramai di Australia.

Dia juga menyambut baik laporan Grattan Institute yang mempertegas fungsi cukai untuk mengurangi konsumsi gula pada minuman yang dijual secara umum. Sebab, banyak masyarakat yang selama ini tidak menyadari gula yang terkandung pada minuman manis.

Menurutnya, pengenaan cukai tersebut juga akan menghentikan kebiasaan produsen minuman manis memasukkan banyak gula di dalam produknya.

Baca Juga:
Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Grattan Institute kini tergabung dengan daftar panjang kelompok masyarakat yang menyerukan pemberlakuan cukai minuman berpemanis.

Dalam beberapa waktu terakhir, AMA juga telah memulai kampanye #SicklySweet untuk mendesak pengenaan cukai minuman berpemanis demi mengatasi obesitas dan penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker.

Robson menyebut kajian AMA turut menunjukkan bahwa cukai minuman berpemanis bisa menambah pendapatan negara senilai AU$4 miliar atau sekitar Rp42,35 triliun selama 4 tahun. Selanjutnya, uang yang didapat dapat dipakai untuk mendanai kegiatan kesehatan preventif lebih lanjut.

"Tentu saja penerimaan negara ini melebihi beban dan biaya yang dapat kita selamatkan pada sistem kesehatan. Apa pun langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi beban pada sistem kesehatan kita sangatlah penting," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

BERITA PILIHAN
Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar

Selasa, 18 Juni 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan

Selasa, 18 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beasiswa Dikecualikan sebagai Objek PPh Asalkan Memenuhi Syarat Ini

Selasa, 18 Juni 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Omzet Tak Kena Pajak, Belanja Perpajakan Terbanyak Dinikmati UMKM