AUSTRALIA

Banyak WP Keliru saat Klaim Biaya di SPT, Otoritas Ini Beri Peringatan

Dian Kurniati | Selasa, 11 Juni 2024 | 16:00 WIB
Banyak WP Keliru saat Klaim Biaya di SPT, Otoritas Ini Beri Peringatan

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Otoritas pajak Australia (Australian Tax Office/ATO) mengingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan secara benar pada periode pelaporan pajak yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Oktober 2024.

Asisten Komisaris ATO Robert Thomson meminta wajib pajak berhati-hati dalam menyampaikan SPT Tahunan, termasuk dalam hal pengajuan klaim biaya untuk restitusi. Berdasarkan catatan tahun lalu, tak sedikit wajib pajak yang keliru saat mengajukan klaim tersebut.

"Meskipun kesalahan ini sering terjadi, terkadang kesalahan tersebut memang disengaja," katanya, dikutip pada Selasa (11/6/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Tahun ini, lanjut Thomson, ATO akan fokus memperhatikan beberapa klaim yang sering dimanipulasi. Contoh, klaim biaya bekerja dari rumah (work from home), klaim properti sewa yang membengkak, serta penghasilan dari keuntungan investasi kripto.

Otoritas pajak mencatat adanya kekurangan setoran pajak senilai AU$8,7 miliar atau sekitar Rp93,53 triliun dari angka yang semestinya dikumpulkan. ATO pun berharap wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara tidak benar dapat menurun.

Tahun lalu, sekitar 9 juta wajib pajak mengajukan klaim biaya terkait dengan pekerjaan senilai AU$25 miliar atau rata-rata sekitar AU$3,000. ATO pun merevisi metode penghitungan biaya WFH dengan mensyaratkan wajib pajak menyampaikan catatan secara komprehensif untuk mendukung klaim.

Baca Juga:
Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Wajib pajak yang mengajukan klaim biaya WFH harus menunjukkan bukti jam kerja menggunakan kalender, buku harian, atau spreadsheet, serta bukti pembayaran biaya operasional tambahan termasuk tagihan internet atau listrik.

"Pengurangan biaya WFH dapat dihitung menggunakan biaya aktual atau metode tarif tetap," ujar Thomson seperti dilansir skynews.com.au.

Dia menambahkan wajib pajak yang diduga memanipulasi klaim WFH dari tahun-tahun sebelumnya akan dihubungi otoritas untuk dimintai klarifikasi. ATO pun menegaskan pengajuan klaim tidak akan disetujui apabila wajib pajak tidak mampu memenuhi syarat. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar

BERITA PILIHAN
Selasa, 18 Juni 2024 | 15:30 WIB KOREA SELATAN

Pemerintah Korsel Bakal Pangkas Pajak Properti dan Pajak Warisan

Selasa, 18 Juni 2024 | 15:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rahasia Jabatan Terkait Data Wajib Pajak

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP Masih Bisa Dilakukan Meski Status WP Tidak Aktif

Selasa, 18 Juni 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

DJP Blokir Rekening Penunggak secara Serentak, Saldonya Rp51 Miliar

Selasa, 18 Juni 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alasan di Balik DPR Minta Pemerintah Evaluasi Belanja Perpajakan

Selasa, 18 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beasiswa Dikecualikan sebagai Objek PPh Asalkan Memenuhi Syarat Ini

Selasa, 18 Juni 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Omzet Tak Kena Pajak, Belanja Perpajakan Terbanyak Dinikmati UMKM