PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pemutihan Pajak Kendaraan Ada Lagi! Berlaku hingga 20 Desember 2023

Dian Kurniati | Kamis, 19 Oktober 2023 | 09:00 WIB
Pemutihan Pajak Kendaraan Ada Lagi! Berlaku hingga 20 Desember 2023

Ilustrasi.

PONTIANAK, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Barat kembali menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai dari 16 Oktober 2023 hingga 20 Desember 2023.

Pj. Sekda Kalbar Mohammad Bari mengatakan program pemutihan dilaksanakan untuk meringankan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dia berharap kebijakan ini dapat mendorong wajib pajak menyelesaikan tunggakan pajak daerahnya.

"Bagi semua masyarakat Kalbar, mari segera untuk memanfaatkan program ini karena hasil pembayaran pajak Anda pasti digunakan untuk pembangunan Kalbar," katanya, dikutip pada Kamis (19/10/2023).

Baca Juga:
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tak Masuk Penghitungan PPh Pasal 23

Bari menuturkan program pemutihan diadakan sejak 16 Oktober hingga 20 Desember 2023. Melalui program tersebut, pemprov memberikan 5 jenis insentif kepada masyarakat.

Pertama, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kedua, pembebasan denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kendaraan kedua.

Ketiga, gratis BBNKB kedua. Keempat, bebas pajak progresif. Kelima, diskon sebesar 25% pokok pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% bagi yang menunggak 5 tahun atau lebih.

Baca Juga:
Sri Mulyani: APBN Akan Disiapkan untuk Tampung Makan Siang Gratis

Penyelenggaraan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut juga sejalan dengan implementasi Pasal 74 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mulai tahun ini.

Berdasarkan pasal tersebut, kendaraan yang tidak diregistrasi ulang selama sekurang-kurangnya 2 tahun dapat dilakukan penghapusan data registrasi.

Kendaraan yang data registrasinya telah dihapus tidak dapat diregistrasi ulang sehingga akan berstatus bodong dan bisa disita kepolisian.

Baca Juga:
AR Kunjungi Alamat Pengusaha Tambang, Konfirmasi soal Kewajiban Pajak

Sementara itu, Kepala UPT PPD Pontianak Wilayah 1 Edy Gunawan menambahkan pemutihan pajak dapat dinikmati semua wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Masyarakat pun dapat mengunjungi kantor Samsat terdekat untuk memanfaatkan program pemutihan tersebut, termasuk Samsat keliling, outlet Samsat, Mal Pelayanan Publik (MPP), e-Samsat Bank Kalbar, atau aplikasi SIGNAL.

Persyaratan yang dibutuhkan hanya melampirkan STNK/BPKB dan KTP sesuai dengan identitas pada STNK/BPKB.

Baca Juga:
Akhir Juni, Negara Inclusive Framework Siap Tandatangani MLC Pilar 1

Dia menyebut program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga sempat diberikan pada Februari hingga Juli 2023. Dengan kebijakan ini, ia berharap masyarakat makin memahami kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu.

"Pemahaman masyarakat biasanya masih ada yang membayar pajak saat sudah jatuh tempo, padahal sebelum jatuh tempo. Ini bisa diantisipasi apa yang jadi kendala," ujarnya seperti dilansir suarapemredkalbar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Juni 2024 | 19:00 WIB PERATURAN PAJAK

Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Tak Masuk Penghitungan PPh Pasal 23

Minggu, 02 Juni 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan KTP Digital Jadi INA-Pass, Begini Penjelasan Kemendagri

Minggu, 02 Juni 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ormas Bisa Punya Izin Usaha Tambang, Kementerian ESDM Bilang Begini

Minggu, 02 Juni 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! SKF Jadi Syarat Ikut Lelang WIUP Mineral Logam dan Batu Bara

Minggu, 02 Juni 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak Supertax Deduction Vokasi di Ibu Kota Nusantara

Minggu, 02 Juni 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Pengusaha Rokok Tidak PKP, Pengadilan Jatuhkan Vonis Penjara 1,5 Tahun