BANTUAN SOSIAL

Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 10 November 2023 | 13:30 WIB
Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

Warga penerima manfaat menunggu antrean saat pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah di Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/11/2023). Beras cadangan pangan pemerintah tersebut didistribusikan kepada 1.009 keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing memperoleh 10 kilogram guna menjaga stabilitas harga beras. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait untuk melakukan pengecekan ulang atas data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan penerima BLT El Nino seharusnya adalah ada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bukan 18,8 juta KPM sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya.

"Itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-crosscheck lagi," ujar Ma'ruf, dikutip Jumat (10/11/2023).

Baca Juga:
Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Ma'ruf mengatakan data penerima bantuan akan terus disesuaikan oleh pemerintah dan anggaran terkait pemberian BLT bakal ikut menyesuaikan sejalan dengan perkembangan data penerima BLT.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan BLT bakal disalurkan sejalan dengan data registrasi sosial ekonomi (regsosek). Oleh karena menggunakan data regsosek, jumlah penerima BLT memang akan terus bergerak.

"Jadi ini data regsosek yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update, untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," ujar Airlangga.

Baca Juga:
Jelang Hari Raya Iduladha, Bapanas Jamin Harga Pangan Stabil

Untuk diketahui, pemerintah pada awalnya berencana untuk memberikan BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM. Bantuan ini akan diberikan pada November dan Desember 2023. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT ini mencapai Rp7,52 triliun.

Namun, Menteri Sosial Tri Rismaharini justru mempertanyakan data tersebut. "Saya tidak tahu angka 18,8 juta itu dari mana," ujar Risma. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 14 Juni 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Hari Raya Iduladha, Bapanas Jamin Harga Pangan Stabil

Sabtu, 08 Juni 2024 | 17:05 WIB KOMODITAS PANGAN

Pemerintah Pastikan Harga dan Pasokan Bapok Stabil Jelang Iduladha

Senin, 03 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Ingin Lanjutkan Penyaluran Bantuan Beras Hingga Desember

BERITA PILIHAN
Minggu, 16 Juni 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Siapkan Fasilitas Kepabeanan untuk Pameran IndoBuildTech 2024

Minggu, 16 Juni 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Didorong Pangkas Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah

Minggu, 16 Juni 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Automatic Blocking System Bakal Diperluas ke Banyak Instansi

Minggu, 16 Juni 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dua Opsi KLU dalam Pendaftaran NPWP untuk Keperluan Melamar Pekerjaan

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Siap-Siap! Coretax Diklaim Jadi Aplikasi Pembayaran Pajak Terlengkap

Minggu, 16 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Pemberi Kerja yang Tidak Wajib Potong PPh Pasal 21 atau 26

Minggu, 16 Juni 2024 | 10:00 WIB PROVINSI BENGKULU

Punya Tunggakan Pajak Kendaraan? Gubernur Sarankan WP Ikut Pemutihan

Minggu, 16 Juni 2024 | 09:30 WIB SELANDIA BARU

Ditolak Peternak, Negara Ini Akhirnya Batal Pajaki Sendawa Sapi