BANTUAN SOSIAL

Bansos Beras Hingga Juni 2024, Jokowi: Kalau APBN Cukup akan Dilanjut

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Desember 2023 | 20:17 WIB
Bansos Beras Hingga Juni 2024, Jokowi: Kalau APBN Cukup akan Dilanjut

Presiden Jokowi di Malang.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga Juni 2024. Namun, kepastiannya masih akan menunggu kesiapan fiskal pemerintah.

Untuk saat ini, bantuan pangan CBP masih akan berlanjut hingga Maret 2024. Pemerintah terus menggelontorkan bantuan pangan beras demi membantu dan menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan secara nasional. Sepanjang 2023, kebijakan ini telah terlaksana hingga 2 tahap.

"Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni, APBN-nya cukup, kita lanjutkan lagi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi Gudang Bulog Gadang, Malang, Jawa Timur, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga:
Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Pada tahap pertama, CBP sebanyak 640.590 ton telah tuntas disalurkan ke 21.353.000 KPM dalam tempo 3 bulan. Saat ini, tahap kedua masih berprogres dengan target sebanyak 21.237.377 KPM dan alokasi CBP total sebanyak 853.851 ton.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memastikan bahwa masyarakat telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino. Presiden menjelaskan, bagi masyarakat yang belum menerima akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.

"Ada yang sudah ada yang belum karena memang ini masih baru minggu-minggu ini baru proses keluar, tolong dicek ada yang lewat kantor pos ada yang lewat bank," katanya.

Baca Juga:
Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Sementara itu, Yanti, salah seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap bantuan pemerintah untuk masyarakat dapat terus dilanjutkan.

"Dapat beras dan bingkisan isinya sembako, semoga seperti ini tetap ada," ucapnya.

Turut mendampingi Presiden Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Senin, 06 Mei 2024 | 17:19 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Moeldoko: Insentif Mobil Hybrid Bisa Hambat Industri Mobil Listrik

Senin, 06 Mei 2024 | 12:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jokowi Ingatkan Pemda dan Kementerian Hati-Hati Kelola Anggaran

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 15:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

WP Penerima Tax Holiday IKN Juga Berhak Dapat Pembebasan PPh Potput

Sabtu, 18 Mei 2024 | 14:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Barang dari Luar Negeri Sampainya Lama, Pasti Kena Red Line Bea Cukai?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:30 WIB PER-6/PJ/2011

Berapa Batas Nilai Zakat yang Bisa Dijadikan Pengurang Pajak?

Sabtu, 18 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Membuat NIK dan NPWP Tak Bisa Dipadankan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pungut PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau? Pakai Dokumen CK-1

Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:00 WIB BPJS KESEHATAN

Pemerintah Pastikan Belum akan Ubah Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Sabtu, 18 Mei 2024 | 09:35 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap, Coretax System Bisa Rekam Data Transaksi Wajib Pajak