EKONOMI NASIONAL

Indef: Obat Kinerja Ekonomi Bukan Cuma Insentif

Redaksi DDTCNews
Selasa, 31 Juli 2018 | 16.25 WIB
Indef: Obat Kinerja Ekonomi Bukan Cuma Insentif

Diskusi Kajian Tengah Tahun Indef. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada tahun ini sebesar US$25 miliar. Defisit ini lebih besar dari tahun 2017 lalu yang mencapai US$17,53 miliar atau 1,73% dari PDB.

Salah satu penyebabnya adalah besarnya volume impor yang tak sebanding dengan ekspor barang dan jasa nasional. Pelbagai cara dilakukan pemerintah mulai dari pemberian insentif fiskal hingga kebijakan terbaru yakni selektif dalam melakukan impor.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny S. Hartati ada satu persoalan krusial yang hingga saat ini belum disentuh pemerintah. Hal tersebut adalah konsistensi dalam melakukan kebijakan.

"Pengusaha itu inginnya ada kepastian aturan jadi PMK itu misalnya tidak berubah cepat dan saling tumpang tindih. Inkonsistensi kebijakan ini yang membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi jadi stagnan," katanya dalam rilis Kajian Tengah Tahun Indef, Selasa (31/7).

Oleh karena itu, jalan pemerintah memberikan insentif akan terasa sia-sia jika tidak ada pembenahan dalam  struktur administrasi yang berhubungan dengan kegiatan ekspor baik barang dan jasa. Pada akhirnya kebutuhan untuk memperbaiki proses bisnis baik sektor pajak maupun kepabeanan menjadi sangat mendesak untuk segera dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, ekonom Faisal Basri menyebut ada satu problematika lag yang membuat kinerja neraca transaksi berjalan selalu defisit. Adalah persoalan regulasi yang kalah kompetitif ketimbang negara lain di kawasan ASEAN.

Salah satunya adalah selalu defisitnya transaksi berjalan banyak disumbang oleh defisit dari sektor jasa transportasi. Pasalnya akar masalah tidak di sentuh pemerintah terkait daya saing pelaku usaha bila administrasinya berbasis di Indonesia 

"Lihat defisit neraca pembayaran di bidang transportasi itu karena orang Indonesia tidak akan mau daftar kapalnya di sini, lebih baik ke Singapura daftar kapal bebas PPN dan bisa dapat loan dengan bunga kecil. Mereka tidak akan survive jika daftarnya di sini," terangnya. (Amu/Gfa)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.