Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Impor Barang Bantuan untuk Ukraina Dibebaskan dari Bea Masuk dan PPN

Bendera Uni Eropa. (foto: mladiinfo.eu)

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memutuskan untuk memberikan pembebasan sementara bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang-barang impor yang digunakan untuk membantu warga Ukraina.

Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk mendorong negara anggota menyalurkan bantuan untuk korban invasi Rusia di Ukraina. Menurutnya, kebijakan tersebut juga menunjukkan solidaritas Uni Eropa yang tinggi.

"Langkah ini akan meringankan negara-negara anggota yang akan membantu Ukraina, dengan memfasilitasi pengiriman barang-barang kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa," katanya, dikutip pada Selasa (5/7/2022).

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Gentiloni menuturkan pembebasan bea masuk dan PPN atas impor berlaku untuk barang-barang yang diperlukan untuk masyarakat Ukraina di antaranya seperti makanan, selimut, tenda, generator listrik, dan peralatan penyelamatan lainnya.

Pembebasan bea masuk dan PPN akan berlaku surut mulai 24 Februari 2022 hingga 31 Desember 2022. Kebijakan ini berlaku atas barang yang diimpor oleh organisasi negara berbadan hukum termasuk rumah sakit dan organisasi pemerintah, serta organisasi amal atau filantropi yang disetujui otoritas berwenang dari negara anggota.

Undang-undang Uni Eropa saat ini membuka ruang bagi penyediaan alat yang akan digunakan secara khusus untuk membantu korban bencana, seperti perang di Ukraina.

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Di sisi lain, UU Kepabeanan dan Cukai kemungkinan pemberian keringanan bea masuk untuk kepentingan korban bencana. Sementara itu, UU PPN memuat ketentuan mengenai pengecualian barang impor tertentu dari PPN.

Kebijakan pembebasan bea masuk dan PPN tersebut dilakukan setelah komisi menerima usulan dari negara anggota. Negara-negara anggota menilai pengadaan dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Ukraina perlu dipermudah untuk menyelamatkan korban perang.

Komisi mencatat invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan lebih dari 14 juta orang Ukraina harus mengungsi. Kemudian, lebih dari 6,2 juta orang Ukraina telah pergi ke Uni Eropa dan hampir 8 juta orang harus meninggalkan rumah mereka, tapi tetap ada di negara tersebut

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

"Perang di Ukraina telah menyebabkan penderitaan yang tidak terhitung, tetapi juga menunjukkan kedalaman solidaritas Uni Eropa," ujar Gentiloni. (rig)

Topik : belgia, komisi uni eropa, ukraina, insentif perpajakan, bea masuk, PPN, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Siap-Siap! Kemendagri Minta Pemda Setop Pemutihan Pajak Kendaraan

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka