CHINA

Hindari Pajak, Industri Film Dibidik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Juni 2018 | 10:58 WIB
Hindari Pajak, Industri Film Dibidik

BEIJING, DDTCNews - Otoritas Tiongkok kini membidik pelaku industri film dan TV karena dugaan melakukan penghindaraan pajak. Beberapa aktor terkenal masuk radar penyelidikan The State Administration of Taxation (SAT).

SAT secara resmi telah meminta biro pajak di Provinsi Jiangsu untuk melakukan penyelidikan terkait penghindaran pajak dengan modus manipulasi kontrak kerja. Pada akhirnya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

"Jika ada pelanggaran hukum dan peraturan pajak ditemukan, mereka akan ditangani sesuai dengan hukum," tulis keterangan resmi SAT, Rabu (6/6).

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Salah satu aktris yang dibidik adalah Fan Bingbing dan presenter televisi terkenal Cui Yongyuan.

Cai Daotong, Direktur Sekolah Hukum Universitas Nanjing, mengatakan bahwa otoritas pajak memiliki kewajiban untuk menyelidiki apakah ada kegiatan ilegal selama proses pelaporan pajak.

"Itu mungkin satu kasus, atau merupakan aturan tersembunyi dalam industri film dan televisi," katanya.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Film, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Lebih lanjut dia menjelaskan jika terbukti, otoritas pajak berkewajiban untuk mengejar pembayaran pajak dan juga denda karena menunda pembayaran. Kasus itu juga seharusnya dikirim ke polisi untuk penyelidikan lebih lanjut jika orang yang relevan dicurigai melakukan kejahatan.

Sementara itu, pihak Fan Bingbing menyatakan akan bekerja sama secara penuh dengan otoritas pajak. Termasuk untuk kepentingan investigasi lebih lanjut. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Senin, 22 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Langganan Platform Streaming Film, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara