Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Harga Tak Kunjung Turun, Tarif Pajak Properti Dinaikkan

A+
A-
2
A+
A-
2
Harga Tak Kunjung Turun, Tarif Pajak Properti Dinaikkan

Ilustrasi. (todayonline)

SEOUL, DDTCNews – Otoritas pajak Korea Selatan bakal menaikkan tarif pajak properti wajib pajak orang pribadi yang memiliki dua atau lebih tempat tinggal, baik rumah maupun apartemen. Tarif pajak akan naik dari 0,6%-3,2% menjadi 1,2%-6%.

Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Hong Nam Ki mengatakan langkah ini diambil untuk mengontrol harga properti yang tidak kunjung turun meski pemerintah telah mengeluar 21 paket kebijakan dalam 3 tahun terakhir.

"Pemerintah berkomitmen untuk mengontrol harga properti dengan melindungi permintaan yang aktual, yakni permintaan yang didorong oleh kebutuhan untuk memiliki tempat tinggal dan tidak dimotivasi oleh motif keuntungan," kata Hong, dikutip pada Senin (13/7/2020).

Baca Juga: DJBC Dorong Rumah Sakit Beli Barang dari Perusahaan KITE, Ini Sebabnya

Pada lapisan tarif tertinggi, yaitu 6%, akan dikenakan kepada individu yang memiliki rumah lebih dari tiga unit atau memiliki rumah di kawasan strategis lebih dari dua unit. Tarif pajak sebesar 6% akan dikenakan bila total nilai properti yang dimiliki mencapai KRW9,4 miliar.

Hong menegaskan langkah ini diambil dalam rangka menekan praktik spekulasi dengan membebankan biaya yang besar kepada spekulan-spekulan properti tersebut. Akibat aksi spekulasi, harga median apartemen di Seoul tercatat meningkat 52% dalam 3 tahun terakhir.

Khusus untuk wajib pajak badan, entitas bisnis yang memiliki properti berupa rumah lebih dari satu unit akan dikenai pajak sebesar 6%. Wajib pajak badan dikenai tarif pajak khusus dan langsung sebesar 6% karena adanya temuan spekulan yang sengaja mendirikan entitas usaha untuk menghindari pengenaan pajak ketika membeli rumah lebih dari satu unit.

Baca Juga: Ini Ternyata Penyebab Rumah Sakit Belum Manfaatkan Insentif Pajak

Tarif pajak properti yang lebih tinggi ini rencananya akan mulai dikenakan atas spekulan-spekulan properti pada tahun depan. Pasalnya, kebijakan ini masih memerlukan persetujuan dari Parlemen Korea Selatan.

Meski ada kenaikan tarif pajak properti bagi pihak-pihak yang memiliki rumah lebih dari satu unit, pemerintah Korea Selatan juga menjanjikan adanya penurunan tarif pajak properti serta pajak akuisisi properti bagi individu pembeli rumah pertama. (kaw)

Baca Juga: Insentif Pajak Bagi Manufaktur yang 'Pulang Kampung' Disiapkan
Topik : properti, pajak properti, rumah, apartemen, Korea Selatan, spekulan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 06 Juni 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Juni 2020 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH