Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hanya 1 dari Ratusan Pengusaha Walet yang Patuh Bayar Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2

Ilustrasi.

PURUK CAHU, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah menyatakan hanya terdapat satu pengusaha atau pemilik bangunan walet yang patuh pajak. Padahal, ada ratusan bangunan walet di Kabupaten tersebut.

Kepala Bapenda Kabupaten Murung Raya Agus Sumady mengatakan dari ratusan bangunan gedung sarang walet, hanya satu orang pengusaha yang rutin membayar pajak ke Bapenda. Jika diakumulasikan, jumlah pemilik bangunan yang tidak patuh dapat mencapai ratusan, bahkan ribuan.

"Kalau dijumlah secara detail ada berapa ratus, bahkan ribuan bangunan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Bangunan itu tersebar di 10 kecamatan. Namun, baru satu orang warga dari Kecamatan Muara Laung yang secara kontinu membayar pajak,” jelas Agus, Selasa (12/11/2019)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Lebih lanjut, Agus menjelaskan kewajiban pajak atas pengusahaan sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.27/2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya No.26/2017. Selain itu, aturan terkait dengan pajak sarang burung walet juga diatur dalam Undang-Undang No.28/2009.

Bapenda Kabupaten Murung Raya juga kesulitan untuk memungut pajak sarang burung walet. Hal ini lantaran mayoritas pengusaha burung walet beralasan tidak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah.

Padahal, menurut Agus, pembinaan terkait dengan perkembangan sarang burung walet bukan menjadi ranah Bapenda. Kewenangan Bapenda, lanjutnya, hanya melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Adapun pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Kemudian, dasar pengenaan pajak (DPP) pada pajak ini adalah nilai jual sarang burung walet.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 tarif paling tinggi yang dipatok adalah sebesar 10%. Kemudian, berdasarkan Perbup No.26/2017 tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 5% dari nilai harga jual berdasarkan patokan harga pasaran umum sarang burung walet, seperti dilansir kalteng.prokal.co. (kaw)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

"Kalau dijumlah secara detail ada berapa ratus, bahkan ribuan bangunan yang ada di Kabupaten Murung Raya ini. Bangunan itu tersebar di 10 kecamatan. Namun, baru satu orang warga dari Kecamatan Muara Laung yang secara kontinu membayar pajak,” jelas Agus, Selasa (12/11/2019)

Baca Juga: Optimalisasi PAD, 4 Pokja Dibentuk

Lebih lanjut, Agus menjelaskan kewajiban pajak atas pengusahaan sarang burung walet telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No.27/2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Murung Raya No.26/2017. Selain itu, aturan terkait dengan pajak sarang burung walet juga diatur dalam Undang-Undang No.28/2009.

Bapenda Kabupaten Murung Raya juga kesulitan untuk memungut pajak sarang burung walet. Hal ini lantaran mayoritas pengusaha burung walet beralasan tidak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah.

Padahal, menurut Agus, pembinaan terkait dengan perkembangan sarang burung walet bukan menjadi ranah Bapenda. Kewenangan Bapenda, lanjutnya, hanya melakukan pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca Juga: Pemkot Depok Bakal Rombak Aturan Pajak Daerah

Adapun pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Kemudian, dasar pengenaan pajak (DPP) pada pajak ini adalah nilai jual sarang burung walet.

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 tarif paling tinggi yang dipatok adalah sebesar 10%. Kemudian, berdasarkan Perbup No.26/2017 tarif yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah sebesar 5% dari nilai harga jual berdasarkan patokan harga pasaran umum sarang burung walet, seperti dilansir kalteng.prokal.co. (kaw)

Baca Juga: Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan
Topik : walet, pajak daerah, sarang burung walet
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 02 Desember 2019 | 17:55 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 29 November 2019 | 19:12 WIB
KOTA DEPOK
Kamis, 28 November 2019 | 18:00 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 28 November 2019 | 12:07 WIB
SRI LANKA
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jum'at, 04 Oktober 2019 | 20:03 WIB
KOTA MAKASSAR
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Kamis, 05 September 2019 | 18:33 WIB
DKI JAKARTA
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG