APBN 2018

Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

Redaksi DDTCNews | Kamis, 26 Oktober 2017 | 10:31 WIB
Genjot Infrastruktur, Pemerintah Siapkan Dana Rp410,7 Triliun

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp410,7 triliun yang akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan tersebut.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan alokasi anggaran belanja infrastruktur merupakan alokasi terbesar dibandingkan anggaran kemiskinan, sektor unggulan, aparatur negara dan pelayanan masyarakat, maupun pertahanan, keamanan dan demokrasi.

“Secara keseluruhan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp2.220 triliun. Lalu alokasi terbesar pada belanja infrastruktur yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan sepanjang 865 km (kilometer), irigasi seluas 781 km, rasio elektrifikasi 95,15% dan pembangunan Rusun (Rumah Susun) sebanyak 13.405 unit,” ujarnya di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (25/10).

Baca Juga:
Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Di samping itu, anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan nasional mengalami peningkatan khususnya untuk bidang infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun. Kenaikan anggaran belanja yang cukup tinggi pun terjadi pada pertahanan keamanan dan demokrasi setara Rp19,2 triliun.

“Dalam kenaikan pagu infrastruktur tahun 2018 berbanding 2017, itu sudah termasuk alokasi tambahan dana untuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebanyak Rp30 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian PU, Perhubungan, Dana Desa dan lainnya,” paparnya.

Askolani mengakui masyarakat baru bisa merasakan dampak positif dari pembangunan infrastruktur pada beberapa tahun ke depan. Meski begitu, menurutnya pembangunan infrastruktur juga sangat berperan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:
Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Selain itu, alokasi anggaran belanja terbesar kedua yaitu pada anggaran belanja aparatur negara dan pelayanan masyarakat sebanyak Rp365,8 triliun. Lalu disusul oleh anggaran kemiskinan dan kesenjangan sekitar Rp283,7 triliun.

Kemudian anggaran pertahanan, keamanan dan demokrasi akan menerima kucuran anggaran setara Rp220,8 triliun. Pemerintah pun telah menyiapkan alokasi dana senilai Rp34,8 triliun untuk yang akan dialirkan untuk sektor unggulan. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 16 Desember 2023 | 16:00 WIB KINERJA FISKAL

Defisit Rendah, Sri Mulyani akan Tekan Penarikan Utang 2023

Rabu, 13 Desember 2023 | 15:35 WIB LAPORAN WORLD BANK

Pendapatan Rendah, APBN Indonesia Cenderung Prosiklikal

Sabtu, 25 November 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Jelang Akhir Tahun, Serapan Belanja Pusat Masih Belum Optimal

Kamis, 14 September 2023 | 15:13 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Gaji ASN Naik, Pagu Belanja Kemenkeu 2024 Bertambah Rp355 Miliar

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024