KABUPATEN MALINAU

Gencar Sosialisasi, Jumlah WP Meningkat 8%

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 November 2016 | 06:06 WIB
Gencar Sosialisasi, Jumlah WP Meningkat 8%

MALINAU, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemerintah Kabupaten Malinau gencar melakukan berbagai sosialisasi pajak daerah di berbagai tempat dalam waktu beberapa bulan terakhir. Sejak sosialisasi terakhir pada bulan September, jumlah wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami penambahan sebesar 8%.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB Dispenda Malinau Romulus menuturkan setelah upaya sosialisasi berbagai di kecamatan dan desa, masyarakat semakin sadar betapa pentingnya pajak untuk membangun daerah.

“Sosialisasi memang sangat penting, SK juru pungut juga sudah kita terbitkan. Dalam kurun waktu 1 bulan sudah mengalami kenaikan. Serapan PBB di Malinau baru mencapai 31%. Jumlah tersebut juga sudah mengalami kenaikan 8%,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Baca Juga:
Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Per September 2016, jumlah wajib PBB yang terdata sudah mencapai 5.467, sementara sebelumnya baru ada 3.231 wajib pajak.

“Memang di lapangan masih belum berjalan baik, untuk itu kita kerahkan juru pungut agar menjemput bola,” jelasnya.

Juru pungut diturunkan langsung menghampiri masyarakat atau RT setempat demi mengejar target penerimaan PBB di tahun 2016 yang masih kurang 67,7%

Baca Juga:
Pajak Kendaraan di Provinsi NTT Punya 6 Tarif, Begini Perinciannya

Seperti dilansir dari kaltara.prokal.co, Dispenda mengakui penting untuk menggunakan juru pungut dalam mengumpulkan bukti setoran PBB yang selama ini kurang efisien dalam pelaporannya.

“Sering terlambat dan bahkan menumpuk di tingkat bawah. Pendataan wajib pajak harus ditingkatkan," tutupnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Jumat, 31 Mei 2024 | 16:30 WIB PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pajak Kendaraan di Provinsi NTT Punya 6 Tarif, Begini Perinciannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:33 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kerap Jadi Alasan Barang Impor Tidak Bisa Keluar, Apa Itu Lartas?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:29 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

BRIN: Fasilitas Supertax Deduction Bakal Kerek Daya Saing Industri

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:15 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Pengusaha Lakukan Ekspor Impor dalam Jumlah Sedikit, Tetap Perlu NIB?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh 21/26 Dihapus dari e-Bupot, Masih Bisa Dilihat Lagi?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pembelian Motor Listrik Sudah Tersalur ke 30 Ribu Pengguna

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Kaji Lagi Aturan Impor Barang Pindahan dan Bawaan Penumpang

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Dinsos DKI Coret 25.185 Orang dari Daftar Penerima Bansos

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:30 WIB REFORMASI PAJAK

Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi

Sabtu, 01 Juni 2024 | 11:15 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Tujuh Karakteristik Penipuan yang Mencatut Petugas Bea Cukai