Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gelar Agenda Rutin, BP2D Razia WP Nakal

0
0

Ilustrasi salah satu bentuk operasi gabungan yang dilakukan BP2D Kota Malang. (foto:BP2D Kota Malang)

MALANG, DDTCNews – Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah wajib pajak nakal. Kerugian akibat kelalaian wajib pajak tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto mengatakan operasi gabungan (Opsgab) sadar pajak merupakan agenda rutin petugas yang dilakukan dalam tiga bulan sekali.

“Kerugian pajak karena wajib pajak nakal mencapai Rp1 miliar. Ruko ini merupakan salah satu contoh yang sudah kami beri segel sebagai tanda pengawasan tim kami. Kalau sudah diberi peringatan begini, kami yakin mereka akan membayar pajak lusa,” katanya di Kota Malang, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dia pun mengungkapkan petugas sebenarnya sudah memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Mereka, sambungnya, juga dimintai keterangan. Namun, itikad baik dari wajib pajak belum dirasakan oleh petugas.

Ade menjelaskan terhadap wajib pajak yang masih nakal dan enggan membayar pajak, petugas tidak segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Wajib pajak terkait akan menghadapi aturan hukum yang berlaku.

Ada berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan guna membuat wajib pajak nakal jera. Selain menindak wajib pajak dengan tuntutan denda, wajib pajak pun bisa dituntut kurungan penjara hingga membayar pajak sesuai tunggakan.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

“Pastinya jika ada oknum yang tidak ditindak, itu justru akan menular ke lainnya. Kemarin memang bisa dipidanakan, bahkan bisa diasumsikan sebagai perbuatan yang merugikan negara yang bisa kami laporkan untuk ranah pidana korupsi bagi wajib pajak nakal,” paparnya, seperti dilansir malangvoice.

Dalam melakukan razia wajib pajak nakal, BP2D menggandeng Satpol PP, DPM PTSP, Kejaksaan Negeri Malang, Denpom V/3 Brawijaya, serta Poltes Malang Kota. Opsgab ini merazia sektor seperti restoran, kafe, kos, reklame, serta beberapa lainnya.

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak

“Kerugian pajak karena wajib pajak nakal mencapai Rp1 miliar. Ruko ini merupakan salah satu contoh yang sudah kami beri segel sebagai tanda pengawasan tim kami. Kalau sudah diberi peringatan begini, kami yakin mereka akan membayar pajak lusa,” katanya di Kota Malang, Selasa (30/4/2019).

Baca Juga: Bank Jateng Genjot Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

Dia pun mengungkapkan petugas sebenarnya sudah memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Mereka, sambungnya, juga dimintai keterangan. Namun, itikad baik dari wajib pajak belum dirasakan oleh petugas.

Ade menjelaskan terhadap wajib pajak yang masih nakal dan enggan membayar pajak, petugas tidak segan untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Wajib pajak terkait akan menghadapi aturan hukum yang berlaku.

Ada berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan guna membuat wajib pajak nakal jera. Selain menindak wajib pajak dengan tuntutan denda, wajib pajak pun bisa dituntut kurungan penjara hingga membayar pajak sesuai tunggakan.

Baca Juga: Genjot Setoran, Raja Ampat Terapkan Sistem Pajak Online

“Pastinya jika ada oknum yang tidak ditindak, itu justru akan menular ke lainnya. Kemarin memang bisa dipidanakan, bahkan bisa diasumsikan sebagai perbuatan yang merugikan negara yang bisa kami laporkan untuk ranah pidana korupsi bagi wajib pajak nakal,” paparnya, seperti dilansir malangvoice.

Dalam melakukan razia wajib pajak nakal, BP2D menggandeng Satpol PP, DPM PTSP, Kejaksaan Negeri Malang, Denpom V/3 Brawijaya, serta Poltes Malang Kota. Opsgab ini merazia sektor seperti restoran, kafe, kos, reklame, serta beberapa lainnya.

Baca Juga: Ratusan Kendaraan Terjaring Razia Pajak
Topik : Kota Malang, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 30 September 2016 | 14:03 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:59 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:16 WIB
KABUPATEN SUMENEP
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI