Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Jum'at, 21 September 2018 | 16:45 WIB
VIETNAM
Jum'at, 21 September 2018 | 16:07 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 21 September 2018 | 15:54 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
 
Review
Jum'at, 21 September 2018 | 20:00 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Senin, 17 September 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DARI WU AUSTRIA
Kamis, 13 September 2018 | 10:56 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Literasi
Kamis, 13 September 2018 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 04 September 2018 | 18:38 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PAPUA NUGINI
Senin, 03 September 2018 | 15:16 WIB
IBNU KHALDUN:
 
Data & alat
Rabu, 19 September 2018 | 10:42 WIB
KURS PAJAK 19-25 SEPTEMBER 2018
Rabu, 12 September 2018 | 08:58 WIB
KURS PAJAK 12-18 SEPTEMBER 2018
Rabu, 05 September 2018 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 5-11 SEPTEMBER 2018
 
Komunitas
Jum'at, 21 September 2018 | 16:22 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Kamis, 20 September 2018 | 19:03 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
Rabu, 19 September 2018 | 19:34 WIB
DDTCNEWS TAX COMPETITION 2018:
 
Reportase

'GAAR Itu Bukan Instrumen Penerimaan'

1

Ketua ITRAF India Parthasarathi Shome. (Foto: DDTCNews).

SOSOK Parthasarathi Shome telah menjadi figur populer di India dalam beberapa tahun terakhir, setelah pada 2012 Perdana Menteri India Manmohan Singh menunjuknya memimpin satu panel guna menyusun pedoman General Anti Avoidance Rules (GAAR).

Panel yang populer dengan sebutan Shome Panel itu menyelesaikan tugasnya hanya dalam 4 bulan. Namun, karena berbagai pertimbangan, Pemerintah India menunda penerapan GAAR tersebut hingga 1 April 2017. Lalu, apa pandangannya terhadap kompleksnya perbedaan GAAR pada banyak negara?

Di sela-sela International Taxation Conference di Mumbai awal Desember lalu, Chairman International Tax Research and Analysis Foundation (ITRAF) India yang telah memberi advis perumusan kebijakan perpajakan ke lebih dari 35 negara ini, menerima InsideTax untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Baca Juga: Bek Real Madrid Tersandung Kasus Pajak, Ini Ganjarannya

Dalam GAAR beberapa negara disebut bahwa manfaat pajak pada tax treaty (P3B) tidak diberikan jika ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat itu. India hanya memakai frasa ‘tujuan utama’. Kenapa?

Saya sangat mendukung frasa ‘tujuan utama’ digunakan dalam GAAR. Tidak seharusnya frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ digunakan. Pada mayoritas transaksi atau pengaturan bisnis untuk tujuan komersial, didapatkannya manfaat pajak merupakan hal lumrah.

Apabila otoritas pajak berpendapat bahwa adanya manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dari suatu transaksi menyebabkan wajib pajak memenuhi kriteria ‘salah satu tujuan utama’, hal tersebut tidak dapat diterima. Tentu ada manfaat P3B yang didapatkan.

Baca Juga: Pengadilan Hukum Pemalsu Dokumen Penjualan Bir

Pemerintahnya sendiri yang sudah merancang agar suatu transaksi yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat menerima manfaat P3B. Selama manfaat P3B bukan menjadi tujuan utama suatu transaksi, maka seharusnya manfaat P3B tetap dapat diberikan.

Selain itu, dengan hanya berfokus pada tujuan utama, otoritas pajak akan lebih mudah dalam melakukan pengujian karena terdapat panduan yang jelas. Apabila terbukti tujuan utama suatu transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat P3B, manfaat P3B tidak dapat diberikan.

Lalu kenapa masih banyak negara memilih frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’?

Baca Juga: 'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

Saya pikir banyak negara mengacu pada Inggris. Seharusya negaranegara itu perlu melihat lebih jauh. Di Inggris, mereka menggunakan frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ karena definisi dari penghindaran pajaknya sangat sempit, yakni tax abuse.

Sebaliknya, definisi ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ di Inggris sendiri sangat luas. Jadi, negara-negara tidak dapat memberikan definisi yang luas terhadap ‘penghindaran pajak’ dan ‘tujuan’ secara bersamaan. Dalam merancang kebijakan perpajakan, banyak negara yang mengambil dan mencampur ketentuan-ketentuan yang menurut mereka paling ketat dari berbagai negara. Hal ini menghasilkan ketentuan yang sangat ketat yang hanya akan memberatkan baik pihak wajib pajak maupun otoritas.

Maksudnya?

Baca Juga: Tak Patuh Pajak, Bos Restoran India Ini Didiskualifikasi 9 Tahun

Kebijakan perpajakan harus dirancang secara hati-hati, terutama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terkait dengan kepentingan negara untuk menarik investor. Tidak jarang ketentuan pajak di negara berkembang dirancang untuk menarik investor. Sebaliknya, investor pun menjadikan manfaat P3B sebagai salah satu pertimbangan investasi.

Frasa ‘salah satu tujuan utama’ ini membingungkan dan memberikan otoritas pajak wewenang yang tidak perlu. Otoritas pajak tidak akan peduli dengan investasi ke Indonesia atau produk domestik bruto. Bukan itu tugas mereka.

Mereka hanya akan fokus untuk membuktikan terpenuhinya frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’, karena itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini akan menyebabkan investor dengan tujuan utama komersial dalam beroperasi di negara tersebut terkena GAAR.

Baca Juga: Terungkap, Agen Sepakbola Tersohor Ini Hindari Pajak

Saat memberikan advis ke berbagai negara, biasanya apa rekomendasi Anda?

Secara umum, saya selalu menekankan kesederhanaan kepada otoritas pajak di negaranegara tersebut dalam penyusunan ketentuan-ketentuan pajak untuk memotivasi kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance).

Apabila Anda memiliki struktur pajak yang kompleks, lalu ditambah dengan aturan pajak yang rumit, tentu dengan sendirinya hal tersebut akan membuat wajib pajak sulit dalam mengikuti peraturan pajak yang ada.

Baca Juga: Merangkai Kepingan Persoalan Pajak di Afrika

Ini berlaku untuk seluruh jenis pajak, yaitu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Jadi, yang ingin saya katakan, penyederhanaan ini tidak hanya berlaku bagi kebijakan pajak, namun juga administrasi perpajakan.

Mengenai GAAR, di semua negara, kepastian pajak menjadi faktor sangat penting. Untuk alasan itu pula kenapa Shome Panel merekomendasikan penggunaan frasa ‘tujuan utama’ dalam GAAR India, bukan ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’.

Selain kepastian, apa lagi yang Anda sarankan?

Baca Juga: Pengadilan Tolak Penahanan Bos Korean Air Terkait Skandal Pajak

Kepastian dalam ketentuan dan prosedur GAAR itu perlu didukung dengan otoritas pajak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerapkan GAAR dengan baik. Terkait dengan GAAR maupun praktik perpajakan internasional secara keseluruhan.

Bagaimanapun, GAAR ini tidak berdiri sendiri. Ia kan ada dalam konteks perpajakan internasional. Saya juga selalu mengingatkan kepada otoritas pajak di manapun, bahwa GAAR bukan merupakan instrumen untuk menghimpun atau menggenjot penerimaan negara, melainkan instrumen untuk menangkal praktik penghindaran pajak. Di situlah GAAR harus ditempatkan. (Amu)

Simak wawancara Ketua ITRAF India Parthasarathi Shome selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi khusus akhir tahun di sini.

Baca Juga: Pengusaha Diminta Bantu Ungkap Penghindaran Pajak

Di sela-sela International Taxation Conference di Mumbai awal Desember lalu, Chairman International Tax Research and Analysis Foundation (ITRAF) India yang telah memberi advis perumusan kebijakan perpajakan ke lebih dari 35 negara ini, menerima InsideTax untuk sebuah wawancara. Petikannya:

Baca Juga: Bek Real Madrid Tersandung Kasus Pajak, Ini Ganjarannya

Dalam GAAR beberapa negara disebut bahwa manfaat pajak pada tax treaty (P3B) tidak diberikan jika ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat itu. India hanya memakai frasa ‘tujuan utama’. Kenapa?

Saya sangat mendukung frasa ‘tujuan utama’ digunakan dalam GAAR. Tidak seharusnya frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ digunakan. Pada mayoritas transaksi atau pengaturan bisnis untuk tujuan komersial, didapatkannya manfaat pajak merupakan hal lumrah.

Apabila otoritas pajak berpendapat bahwa adanya manfaat perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dari suatu transaksi menyebabkan wajib pajak memenuhi kriteria ‘salah satu tujuan utama’, hal tersebut tidak dapat diterima. Tentu ada manfaat P3B yang didapatkan.

Baca Juga: Pengadilan Hukum Pemalsu Dokumen Penjualan Bir

Pemerintahnya sendiri yang sudah merancang agar suatu transaksi yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat menerima manfaat P3B. Selama manfaat P3B bukan menjadi tujuan utama suatu transaksi, maka seharusnya manfaat P3B tetap dapat diberikan.

Selain itu, dengan hanya berfokus pada tujuan utama, otoritas pajak akan lebih mudah dalam melakukan pengujian karena terdapat panduan yang jelas. Apabila terbukti tujuan utama suatu transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat P3B, manfaat P3B tidak dapat diberikan.

Lalu kenapa masih banyak negara memilih frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’?

Baca Juga: 'Penggelapan Pajak adalah Olahraga Nasional'

Saya pikir banyak negara mengacu pada Inggris. Seharusya negaranegara itu perlu melihat lebih jauh. Di Inggris, mereka menggunakan frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ karena definisi dari penghindaran pajaknya sangat sempit, yakni tax abuse.

Sebaliknya, definisi ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’ di Inggris sendiri sangat luas. Jadi, negara-negara tidak dapat memberikan definisi yang luas terhadap ‘penghindaran pajak’ dan ‘tujuan’ secara bersamaan. Dalam merancang kebijakan perpajakan, banyak negara yang mengambil dan mencampur ketentuan-ketentuan yang menurut mereka paling ketat dari berbagai negara. Hal ini menghasilkan ketentuan yang sangat ketat yang hanya akan memberatkan baik pihak wajib pajak maupun otoritas.

Maksudnya?

Baca Juga: Tak Patuh Pajak, Bos Restoran India Ini Didiskualifikasi 9 Tahun

Kebijakan perpajakan harus dirancang secara hati-hati, terutama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terkait dengan kepentingan negara untuk menarik investor. Tidak jarang ketentuan pajak di negara berkembang dirancang untuk menarik investor. Sebaliknya, investor pun menjadikan manfaat P3B sebagai salah satu pertimbangan investasi.

Frasa ‘salah satu tujuan utama’ ini membingungkan dan memberikan otoritas pajak wewenang yang tidak perlu. Otoritas pajak tidak akan peduli dengan investasi ke Indonesia atau produk domestik bruto. Bukan itu tugas mereka.

Mereka hanya akan fokus untuk membuktikan terpenuhinya frasa ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’, karena itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Hal ini akan menyebabkan investor dengan tujuan utama komersial dalam beroperasi di negara tersebut terkena GAAR.

Baca Juga: Terungkap, Agen Sepakbola Tersohor Ini Hindari Pajak

Saat memberikan advis ke berbagai negara, biasanya apa rekomendasi Anda?

Secara umum, saya selalu menekankan kesederhanaan kepada otoritas pajak di negaranegara tersebut dalam penyusunan ketentuan-ketentuan pajak untuk memotivasi kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance).

Apabila Anda memiliki struktur pajak yang kompleks, lalu ditambah dengan aturan pajak yang rumit, tentu dengan sendirinya hal tersebut akan membuat wajib pajak sulit dalam mengikuti peraturan pajak yang ada.

Baca Juga: Merangkai Kepingan Persoalan Pajak di Afrika

Ini berlaku untuk seluruh jenis pajak, yaitu pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Jadi, yang ingin saya katakan, penyederhanaan ini tidak hanya berlaku bagi kebijakan pajak, namun juga administrasi perpajakan.

Mengenai GAAR, di semua negara, kepastian pajak menjadi faktor sangat penting. Untuk alasan itu pula kenapa Shome Panel merekomendasikan penggunaan frasa ‘tujuan utama’ dalam GAAR India, bukan ‘tujuan utama atau salah satu tujuan utama’.

Selain kepastian, apa lagi yang Anda sarankan?

Baca Juga: Pengadilan Tolak Penahanan Bos Korean Air Terkait Skandal Pajak

Kepastian dalam ketentuan dan prosedur GAAR itu perlu didukung dengan otoritas pajak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menerapkan GAAR dengan baik. Terkait dengan GAAR maupun praktik perpajakan internasional secara keseluruhan.

Bagaimanapun, GAAR ini tidak berdiri sendiri. Ia kan ada dalam konteks perpajakan internasional. Saya juga selalu mengingatkan kepada otoritas pajak di manapun, bahwa GAAR bukan merupakan instrumen untuk menghimpun atau menggenjot penerimaan negara, melainkan instrumen untuk menangkal praktik penghindaran pajak. Di situlah GAAR harus ditempatkan. (Amu)

Simak wawancara Ketua ITRAF India Parthasarathi Shome selengkapnya dalam majalah InsideTax edisi khusus akhir tahun di sini.

Baca Juga: Pengusaha Diminta Bantu Ungkap Penghindaran Pajak
Topik : ketua itraf, instrumen gaar, penghindaran pajak
artikel terkait
Selasa, 07 Juni 2016 | 16:55 WIB
PERMANA ADI SAPUTRA:
Senin, 06 Juni 2016 | 20:11 WIB
YUNUS HUSEIN:
Jum'at, 17 Juni 2016 | 14:01 WIB
HARIYADI SUKAMDANI:
Senin, 20 Juni 2016 | 06:33 WIB
AGUS BAMBANG SETIOWIDODO:
berita pilihan
Kamis, 03 November 2016 | 17:29 WIB
T.P. OSTWAL:
Jum'at, 14 Oktober 2016 | 16:49 WIB
VOKHID URINOV:
Rabu, 30 November 2016 | 13:55 WIB
SRI MULYANI INDRAWATI:
Rabu, 07 Desember 2016 | 15:15 WIB
ACHMAD HAFISZ TOHIR:
Rabu, 22 Maret 2017 | 13:50 WIB
SURYO UTOMO:
Kamis, 28 Desember 2017 | 13:39 WIB
KETUA TIM PELAKSANA REFORMASI PERPAJAKAN SURYO UTOMO:
Selasa, 10 Januari 2017 | 17:56 WIB
HENDRAWAN SUPRATIKNO:
Rabu, 26 April 2017 | 13:29 WIB
RONI BAKO:
Minggu, 10 Desember 2017 | 14:22 WIB
PASCAL SAINT-AMANS:
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:30 WIB
DIREKTUR P2 HUMAS DJP HESTU YOGA SAKSAMA:
Terpopuler
1