Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Eropa Setujui Aturan PPN Baru

0
0

BRUSSELS, DDTCNews – Dewan Eropa (European Council) mengumumkan penerapan pedoman yang berkaitan dengan perlakuan PPN atas voucher guna meningkatkan kepastian hukum bagi transaksi yang melibatkan voucher di kawasan tersebut.

Pedoman ini dirilis karena penggunaan voucher yang kian marak, seperti kartu telekomunikasi pra-bayar, kartu hadiah, dan juga kupon diskon harga untuk pembelian barang atau jasa. Sebelumnya tidak ada aturan khusus untuk voucher di Uni Eropa.

“Aturan baru ini akan menjadi pedoman untuk mendefinisikan dua jenis voucher yakni single purpose voucher/ SPV dan multi purpose voucher/ MPV. Jadi, ada pedoman khusus untuk menentukan nilai pajak dari transaksi,” ungkap Dewan Eropa dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Baca Juga: Berantas Penyakit Langka, Tarif PPN Obat Dipangkas dari 17% Jadi 3%

Pedoman perlakuan pajak untuk voucher tersebut ditetapkan untuk mengurangi risiko mismatches dalam peraturan pajak domestik yang dapat menyebabkan pajak berganda, tidak dikenakan pajak dan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya.

Seperti dilansir dalam press release Concilium Eropa, negara anggota memiliki waktu sampai 31 Desember 2018 untuk mengimplementasikan pedoman ini ke dalam undang-undang dan peraturan nasional. Ketetapannya akan berlaku untuk voucher yang dikeluarkan setelah tanggal itu.

Selain untuk, pedoman ini juga memberikan pengertian untuk membedakan SPV dan MPV. SPV di mana tempat suplai dan pengenaan PPN terkait barang/ jasa dapat diketahui ketika transaksi terjadi. Adapun, MPV merupakan tipe voucher di luar pengertian itu.

Baca Juga: Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

Untuk lingkup MPV, lingkup voucher tidak diketahui pada saat transfer terjadi dan PPN hanya dapat dikenakan ketika barang atau jasa terkait telah disediakan. Dengan demikian, penjualan awal MPV bukanlah merupakan subjek PPN.

Pengadopsian pedoman ini hanya berlaku untuk voucher yang digunakan untuk penebusan barang dan jasa, sementara instrumen yang memberikan voucher diskon bagi pemegang voucher bukanlah subjek dari aturan baru ini. (Bsi)

Baca Juga: Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis

“Aturan baru ini akan menjadi pedoman untuk mendefinisikan dua jenis voucher yakni single purpose voucher/ SPV dan multi purpose voucher/ MPV. Jadi, ada pedoman khusus untuk menentukan nilai pajak dari transaksi,” ungkap Dewan Eropa dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Baca Juga: Berantas Penyakit Langka, Tarif PPN Obat Dipangkas dari 17% Jadi 3%

Pedoman perlakuan pajak untuk voucher tersebut ditetapkan untuk mengurangi risiko mismatches dalam peraturan pajak domestik yang dapat menyebabkan pajak berganda, tidak dikenakan pajak dan konsekuensi yang tidak diinginkan lainnya.

Seperti dilansir dalam press release Concilium Eropa, negara anggota memiliki waktu sampai 31 Desember 2018 untuk mengimplementasikan pedoman ini ke dalam undang-undang dan peraturan nasional. Ketetapannya akan berlaku untuk voucher yang dikeluarkan setelah tanggal itu.

Selain untuk, pedoman ini juga memberikan pengertian untuk membedakan SPV dan MPV. SPV di mana tempat suplai dan pengenaan PPN terkait barang/ jasa dapat diketahui ketika transaksi terjadi. Adapun, MPV merupakan tipe voucher di luar pengertian itu.

Baca Juga: Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

Untuk lingkup MPV, lingkup voucher tidak diketahui pada saat transfer terjadi dan PPN hanya dapat dikenakan ketika barang atau jasa terkait telah disediakan. Dengan demikian, penjualan awal MPV bukanlah merupakan subjek PPN.

Pengadopsian pedoman ini hanya berlaku untuk voucher yang digunakan untuk penebusan barang dan jasa, sementara instrumen yang memberikan voucher diskon bagi pemegang voucher bukanlah subjek dari aturan baru ini. (Bsi)

Baca Juga: Insentif Pajak Penggunaan Lahan Dirilis
Topik : ppn, eropa, pajak internasional
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 19:42 WIB
TIONGKOK
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:21 WIB
PRANCIS
Selasa, 19 Februari 2019 | 11:06 WIB
CHINA
Selasa, 19 Februari 2019 | 10:16 WIB
MESIR
berita pilihan
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Sabtu, 13 Agustus 2016 | 17:02 WIB
THAILAND
Kamis, 29 September 2016 | 12:01 WIB
INDIA
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:19 WIB
KROASIA
Senin, 29 Oktober 2018 | 11:40 WIB
AUSTRALIA BARAT
Selasa, 08 Agustus 2017 | 14:15 WIB
JEPANG
Kamis, 13 Oktober 2016 | 14:13 WIB
SWISS
Jum'at, 19 Januari 2018 | 15:09 WIB
SWISS