Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ekonomi Loyo, Pemerintah Salahkan Kenaikan Tarif PPN

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 1 Januari 2019 diklaim menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi Rusia pada kuartal pertama tahun ini.

Realisasi laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Rusia pada tiga bulan pertama tahun ini hanya mencapai 0,5%. Capaian ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dan mencatatkan posisi terendak sejak akhir 2017 saat pertumbuhan ekonomi 0,3%.

“Perlambatan ini dikarenakan lemahnya permintaan domestik karena beban pajak yang tinggi setelah kenaikan tarif PPN dari 18% menjadi 20%,” demikian pernyataan Kementerian Perekonomian, seperti dikutip pada Senin (20/5/2019).

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

Sebelum rilis data tersebut, kementerian memproyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,8%. Bank sentral pun memiliki proyeksi yang lebih optimistis. Bank sentral memproyeksi laju pertumbuhan PDB pada kuartal I/2019 bisa mencapai 1,5%.

Kelompok riset Capital Economics menilai angka pertumbuhan jauh lebih lemah dibanding yang diharapkan. Hal itu dikarenakan lemahnya basis ekonomi secara luas. Ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan produksi industri, penjualan ritel, serta hasil konstruksi maupun pertanian.

Ekonom Emerginomics London Tatiana Orlova mengakui fakta realisasi tersebut cukup mengecewakan. Tidak hanya lemahnya permintaan domestik karena PPN, lesunya kinerja investasi juga menjadi penyebab loyonya perekonomian Rusia pada awal tahun.

Baca Juga: Perspektif PPN Uni Eropa untuk Crowdfunding

Meskipun demikian, seperti dilansir rferl.org, pemerintah memprediksi pertumbuhan sepanjang 2019 akan mampu mencapai 1,3%. Bank sentral pun turut memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bisa mencapai 1,2% hingga 1,7%.

Tingginya prediksi bank sentral tersebut dikarenakan ada potensi akselerasi menjelang akhir tahun. Pasalnya, serangkaian proyek untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan lainnya mulai berlaku pada kuartal IV 2019. (kaw)

Baca Juga: Kabinet Pertahankan Besaran Tarif PPN

“Perlambatan ini dikarenakan lemahnya permintaan domestik karena beban pajak yang tinggi setelah kenaikan tarif PPN dari 18% menjadi 20%,” demikian pernyataan Kementerian Perekonomian, seperti dikutip pada Senin (20/5/2019).

Baca Juga: Menentukan Terutangnya PPN Penyerahan Jasa Konstruksi

Sebelum rilis data tersebut, kementerian memproyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,8%. Bank sentral pun memiliki proyeksi yang lebih optimistis. Bank sentral memproyeksi laju pertumbuhan PDB pada kuartal I/2019 bisa mencapai 1,5%.

Kelompok riset Capital Economics menilai angka pertumbuhan jauh lebih lemah dibanding yang diharapkan. Hal itu dikarenakan lemahnya basis ekonomi secara luas. Ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan produksi industri, penjualan ritel, serta hasil konstruksi maupun pertanian.

Ekonom Emerginomics London Tatiana Orlova mengakui fakta realisasi tersebut cukup mengecewakan. Tidak hanya lemahnya permintaan domestik karena PPN, lesunya kinerja investasi juga menjadi penyebab loyonya perekonomian Rusia pada awal tahun.

Baca Juga: Perspektif PPN Uni Eropa untuk Crowdfunding

Meskipun demikian, seperti dilansir rferl.org, pemerintah memprediksi pertumbuhan sepanjang 2019 akan mampu mencapai 1,3%. Bank sentral pun turut memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini bisa mencapai 1,2% hingga 1,7%.

Tingginya prediksi bank sentral tersebut dikarenakan ada potensi akselerasi menjelang akhir tahun. Pasalnya, serangkaian proyek untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan lainnya mulai berlaku pada kuartal IV 2019. (kaw)

Baca Juga: Kabinet Pertahankan Besaran Tarif PPN
Topik : PPN, Rusia
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG