Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

A+
A-
1
A+
A-
1

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun.

JAKARTA, DDTCNews – Indonesia diklaim berhasil menjalankan program pengampuanan pajak atau tax amnesty. Namun, pemerintah dinilai lupa melaksanakan kebijakan lanjutan setelah program itu berakhir.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan program pengampunan pajak tidak serta—merta selesai setelah 2016 dan 2017. Relaksasi kebijakan harus dilakukan pascaselesainya periode pengampunan pajak. Hal ini yang terlewat untuk dilakukan.

“Fase berikutnya dari tax amnesty adalah relaksasi karena wajib pajak sudah tidak ada lagi yang disembunyikan,” katanya dalam seminar 'Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024 Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan APBN di Era Revolusi Industri 4.0', Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik Tak Kunjung Dibahas, Ini Kata Anggota DPR

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan relaksasi yang dimaksud adalah berupa penurunan tarif. Menurut Misbakhun, setelah program tax amnesty selesai, pemerintah tidak kunjung menyentuh aspek penurunan tarif yang juga sudah dijanjikan dari awal.

Menurutnya, tingkat kepatuhan bisa dikerek naik secara signifikan jika kebijakan tax amnesty diikuti dengan relaksasi aturan pajak. Hal tersebut akan secara langsung dapat menjadi sumber penerimaan baru dalam jangka panjang.

“Negara harus siap tanggung pengorbanan dari penerimaan yang hilang. Itu yang dilakukan oleh Presiden Trump saat menurunkan tarif pajak,” paparnya.

Baca Juga: Lagi-lagi Shortfall

Misbakhun mencontohkan kebijakan pajak AS di bawah administrasi Trump terbukti ampuh mendongrak ekonomi. Meskipun masih dipertanyakan keberlanjutan ekonomi AS pascapemangkasan tarif pajak, setidaknya hal tersebut memberikan contoh bagaimana kebijakan fiskal menjadi alat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Potong pajak AS timbulkan defisit anggaran sebesar US$1,5 triliun. Namun, dengan itu pertumbuhan ekonomi dan investasi akan naik. Dengan itu akan bisa menutupi penerimaan yang hilang tadi,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

“Fase berikutnya dari tax amnesty adalah relaksasi karena wajib pajak sudah tidak ada lagi yang disembunyikan,” katanya dalam seminar 'Kebijakan Reformasi Perpajakan 2019-2024 Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan APBN di Era Revolusi Industri 4.0', Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik Tak Kunjung Dibahas, Ini Kata Anggota DPR

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan relaksasi yang dimaksud adalah berupa penurunan tarif. Menurut Misbakhun, setelah program tax amnesty selesai, pemerintah tidak kunjung menyentuh aspek penurunan tarif yang juga sudah dijanjikan dari awal.

Menurutnya, tingkat kepatuhan bisa dikerek naik secara signifikan jika kebijakan tax amnesty diikuti dengan relaksasi aturan pajak. Hal tersebut akan secara langsung dapat menjadi sumber penerimaan baru dalam jangka panjang.

“Negara harus siap tanggung pengorbanan dari penerimaan yang hilang. Itu yang dilakukan oleh Presiden Trump saat menurunkan tarif pajak,” paparnya.

Baca Juga: Lagi-lagi Shortfall

Misbakhun mencontohkan kebijakan pajak AS di bawah administrasi Trump terbukti ampuh mendongrak ekonomi. Meskipun masih dipertanyakan keberlanjutan ekonomi AS pascapemangkasan tarif pajak, setidaknya hal tersebut memberikan contoh bagaimana kebijakan fiskal menjadi alat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Potong pajak AS timbulkan defisit anggaran sebesar US$1,5 triliun. Namun, dengan itu pertumbuhan ekonomi dan investasi akan naik. Dengan itu akan bisa menutupi penerimaan yang hilang tadi,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya
Topik : tax amnesty, ditjen pajak, kepatuhan formal, PPh badan, DPR
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI