Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Penyederhanaan Administrasi Pajak, UMKM Bakal Dimintai Masukan

Ilustrasi bendera Uni Eropa. (foto: europe.eu) 

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa akan membuka konsultasi publik dalam penyusunan desain kebijakan atau model bisnis baru dalam mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak di pasar tunggal Eropa.

Komisi Eropa menyatakan konsultasi publik merupakan tindak lanjut rencana aksi simplifikasi administrasi perpajakan dalam mendukung pemulihan ekonomi. Adapun rencana aksi tersebut diperkenalkan pada Juli 2020.

"Konsultasi publik akan menjadi bahan perumusan kebijakan administrasi pajak antarnegara anggota Uni Eropa untuk mencegah masalah atas transaksi lintas yurisdiksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah," sebut Komisi Eropa dalam keterangan resmi, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Komisi menegaskan konsultasi publik merupakan salah satu cara mencegah terjadinya masalah terkait dengan pajak untuk transaksi bisnis kecil dan menengah. Dari konsultasi publik tersebut, diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang mendukung kepatuhan kooperatif wajib pajak.

Program ini menawarkan kesempatan bagi wajib pajak menyampaikan berbagai masalah administrasi perpajakan yang dihadapi saat melakukan transaksi lintas batas pada pasar tunggal Eropa. Berbagai masalah tersebut nantinya dihimpun oleh otoritas pajak negara anggota Uni Eropa.

"Otoritas pajak akan mengomunikasikan masalah tersebut kepada otoritas negara mitra dan berusaha mencapai keputusan bersama tentang masalah yang dihadapi wajib pajak," jelas Komisi.

Baca Juga: Pajak Karbon Diterapkan, Beban Eksportir Bakal Naik Belasan Triliun

Komisi menyampaikan proses konsultasi publik tidak memakan waktu lama karena wajib pajak hanya perlu menanggapi kuesioner yang dapat diselesaikan dalam 15 menit. Otoritas berharap wajib pajak dapat aktif memberikan masukan.

"Pengalaman Anda tentang penyelesaian masalah perpajakan lintas batas dapat membantu kami membentuk kerangka kerja yang mendukung iklim bisnis yang baik di dalam Uni Eropa," ujar Komisi Eropa. (rig)

Baca Juga: Lalai Lapor SPT, Produsen Mobil Porsche Bayar Denda Pajak Rp683 Miliar
Topik : belgia, komisi eropa, UMKM, administrasi pajak, transaksi lintas batas, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah