Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Dorong Investasi Migas, Puluhan Izin Dipangkas

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Investasi Migas, Puluhan Izin Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews – Menurunnya wilayah kerja pengeboran minyak di Indonesia tiap tahun disinyalir karena teknis birokrasi yang menyebabkan lambatnya perizinan pengeboran minyak di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kementrian ESDM, menegaskan akan memperkecil jumlah perizinan di sektor ESDM.

Dia berjanji akan memangkas perizinan yang saat ini berjumlah 42 izin menjadi hanya enam izin sampai akhir tahun ini.

Baca Juga: Segera Diluncurkan, Jokowi Sebut 5 Negara Ini Siap Investasi ke LPI

"Kita sudah finalisasi di Kementerian ESDM. Setelah Presiden minta 104 izin dipangkas menjadi 42 izin, sekarang mau kita potong lagi menjadi enam. Mudah-mudahan Desember ini selesai," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/10).

Selain itu, tingginya biaya investasi sektor migas di Tanah Air, dinilai Luhut masih menjadi momok bagi ketertarikan para investor asing, untuk berinvestasi di sektor migas Indonesia.

"Untuk wellhead (alat kontrol sumur minyak) saja itu bisa sampai US$100 juta sampai US$125 juta," kata Luhut.

Baca Juga: Perkuat Dinas Penanaman Modal Daerah, Ini Janji Presiden

Oleh karenanya, Luhut berharap jika kebijakan non-fiskal dan pemangkasan birokrasi di sektor perizinan ini akan mampu meningkatkan kembali wilayah kerja migas di Indonesia. Dengan demikian penerimaan negara dari sektor ini bisa kembali tumbuh membesar. (Amu)

Topik : kebijakan investasi, investasi migas, perizinan investasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2