Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DJP: Reformasi Pajak Itu Bentuk Otokritik

1
1

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II  Edi Slamet Irianto dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’. (DDTCNews)

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) sepenuhnya menyadari kinerja penerimaan masih belum optimal. Oleh karena itu, perbaikan terus dilakukan oleh otoritas.

Edi Slamet Irianto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II mengatakan reformasi yang dilakukan oleh otoritas selama ini menjadi bagian dari otokritik. Menurutnya, reformasi yang dilakukan tidak lepas dari masih kurang optimalnya proses bisnis yang dilakukan oleh DJP.

“Sekarang otoritas melakukan otokritik dengan melakukan reformasi perpajakan,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ di Kampus PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

Dia tidak memungkiri reformasi yang dijalankan masih sebatas pada ranah administrasi pajak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting untuk mengawal seberapa jauh dan berkualitasnya reformasi yang telah dilakukan.

Edi kemudian melanjutkan pentingnya mengubah pola relasi antara otoritas dengan wajib pajak. Selama ini orientasi lebih berat kepada aspek penerimaan. Idealnya, orientasi tersebut berubah lebih kepada kepentingan wajib pajak.

Dengan demikian, dia berharap kepatuhan yang lebih baik dapat terwujud. Perbaikan itu diharapkan tidak hanya pada tataran kepatuhan formal. Lebih jauh dari itu, kepatuhan materiel menjadi hadiah terbesar dari reformasi yang dijalankan selama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Dengan itu maka secara gradual tax ratio kita bisa tingkatkan. Sehingga, tidak ada alasan tax ratio rendah karena semua membayar pajak dan DJP mampu meng-capture-nya dalam sistem administrasi,” papar Edi. (kaw)

“Sekarang otoritas melakukan otokritik dengan melakukan reformasi perpajakan,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’ di Kampus PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Ditanya Soal Tax Ratio, Sri Mulyani Beberkan 3 Metode Perhitungannya

Dia tidak memungkiri reformasi yang dijalankan masih sebatas pada ranah administrasi pajak. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sebagai wajib pajak sangat penting untuk mengawal seberapa jauh dan berkualitasnya reformasi yang telah dilakukan.

Edi kemudian melanjutkan pentingnya mengubah pola relasi antara otoritas dengan wajib pajak. Selama ini orientasi lebih berat kepada aspek penerimaan. Idealnya, orientasi tersebut berubah lebih kepada kepentingan wajib pajak.

Dengan demikian, dia berharap kepatuhan yang lebih baik dapat terwujud. Perbaikan itu diharapkan tidak hanya pada tataran kepatuhan formal. Lebih jauh dari itu, kepatuhan materiel menjadi hadiah terbesar dari reformasi yang dijalankan selama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Dengan itu maka secara gradual tax ratio kita bisa tingkatkan. Sehingga, tidak ada alasan tax ratio rendah karena semua membayar pajak dan DJP mampu meng-capture-nya dalam sistem administrasi,” papar Edi. (kaw)

Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Kemenkeu, Ditjen Pajak, reformasi perpajakan
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP