Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditolak Warga, Pajak Capital Gain Dibatalkan

0
0

PM Selandia Baru Jacinda Arden. (Foto: thespinoff.co.nz)

WELLINGTON, DDTCNews – Pemerintah Selandia Baru membatalkan rencana penerapan capital gains tax (CGT), menyusul kegagalan Kelompok Kerja Pajak, lembaga ad hoc bentukan pemerintah, menemukan konsensus dalam diskusi yang diadakan beberapa waktu lalu.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan pemerintah telah menyediakan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk melihat keadilan sistem pajak melalui diskusi di pokja tersebut. Namun, diskusi itu tidak menemukan titik terang.

“Meski saya percaya CGT bisa mengatasi isu ketidakadilan dalam sistem perpajakan, tapi banyak warga Selandia Baru yang tidak sepakat. Akibatnya, kami tidak akan memperkenalkan CGT,” katanya seperti dilansir tax-news.com, Kamis (2/5).

Baca Juga: Perusahaan Teknologi Dukung RUU Perpajakan

Penolakan ini juga datang dari Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Pusat Bisnis (CCBC) Regional Wellington John Milford. Dalam survei CCBC, tercatat hanya 18,6% dari 675 responden pengusaha yang mendukung penerapan pajak tersebut.

“CGT akan berjalan kontraproduktif dan hanya akan mendisinsentif para pelaku usaha baik dalam memulai usaha baru maupun bagi pelaku usaha yang berencana untuk melakukan pengembangan,” imbuh Milford.

CCBC juga menilai usulan CGT dan biaya kepatuhannya akan menjadi pajak ganda pada dunia usaha. Biaya kepatuhan indikatif selama 5 tahun diprediksi NZ$1,8 miliar dan administrasi pajak NZ$210 juta, dengan biaya kerugian NZ$1,5 miliar hingga NZ$4,2 miliar.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Sementara itu, dukungan penerapan CGT datang dari aktivis Closing The Gap Selandia Baru Peter Malcolm. Menurutnya, ketidakadilan dalam memajaki sebagian bentuk pendapatan saja, seperti yang berlaku saat ini, hanya akan memicu ketidaksetaraan.

"Argumen penentangan CGT sudah lumrah. Selandia Baru merupakan satu-satunya negara demokrasi barat yang tidak menerapkan CGT, ini bukan cara yang efisien untuk menjalankan ekonomi,” tegas Malcolm. (Bsi)

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak

“Meski saya percaya CGT bisa mengatasi isu ketidakadilan dalam sistem perpajakan, tapi banyak warga Selandia Baru yang tidak sepakat. Akibatnya, kami tidak akan memperkenalkan CGT,” katanya seperti dilansir tax-news.com, Kamis (2/5).

Baca Juga: Perusahaan Teknologi Dukung RUU Perpajakan

Penolakan ini juga datang dari Kepala Eksekutif Kamar Dagang dan Pusat Bisnis (CCBC) Regional Wellington John Milford. Dalam survei CCBC, tercatat hanya 18,6% dari 675 responden pengusaha yang mendukung penerapan pajak tersebut.

“CGT akan berjalan kontraproduktif dan hanya akan mendisinsentif para pelaku usaha baik dalam memulai usaha baru maupun bagi pelaku usaha yang berencana untuk melakukan pengembangan,” imbuh Milford.

CCBC juga menilai usulan CGT dan biaya kepatuhannya akan menjadi pajak ganda pada dunia usaha. Biaya kepatuhan indikatif selama 5 tahun diprediksi NZ$1,8 miliar dan administrasi pajak NZ$210 juta, dengan biaya kerugian NZ$1,5 miliar hingga NZ$4,2 miliar.

Baca Juga: World Bank Puji Reformasi Pajak Duterte

Sementara itu, dukungan penerapan CGT datang dari aktivis Closing The Gap Selandia Baru Peter Malcolm. Menurutnya, ketidakadilan dalam memajaki sebagian bentuk pendapatan saja, seperti yang berlaku saat ini, hanya akan memicu ketidaksetaraan.

"Argumen penentangan CGT sudah lumrah. Selandia Baru merupakan satu-satunya negara demokrasi barat yang tidak menerapkan CGT, ini bukan cara yang efisien untuk menjalankan ekonomi,” tegas Malcolm. (Bsi)

Baca Juga: Perdana Menteri Kini Boleh Hapus Utang Pajak
Topik : selandia baru, pajak capital gain, pajak internasional
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Selasa, 16 Juli 2019 | 10:34 WIB
PRANCIS
Minggu, 14 Juli 2019 | 14:51 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 13 Juli 2019 | 14:25 WIB
KANADA
Jum'at, 12 Juli 2019 | 18:31 WIB
AUSTRALIA
Kamis, 11 Juli 2019 | 16:49 WIB
NORWEGIA
Kamis, 11 Juli 2019 | 11:08 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 10 Juli 2019 | 18:57 WIB
FILIPINA