Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

A+
A-
3
A+
A-
3
Dirjen Pajak Harapkan Konsensus Ciptakan Perpajakan yang Setara

Dirjen Pajak Suryo Utomo. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan Indonesia akan terus mendukung upaya pencapaian konsensus multilateral mengenai pemajakan ekonomi digital agar segera tercapai.

Suryo mengatakan proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion) pemajakan ekonomi digital perlu segera disepakati untuk mencapai hak pemajakan yang adil. Kesepakatan itu direncanakan dapat tercapai sehingga implementasinya bisa dimulai setidaknya pada 2023.

"Saya berharap konsensus yang kita nanti-nantikan ini akan membantu segera tercapainya simbol perpajakan yang setara, baik untuk negara berkembang maupun negara maju," katanya dalam webinar bertajuk Global Consensus Policy: A New hope?, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Suryo mengatakan OECD dan G20 melalui kerangka inklusifnya telah menginisiasi konsensus multilateral untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan akibat ekonomi digital. Menurutnya, pemajakan ekonomi digital makin mendesak karena semua negara di dunia membutuhkan tambahan penerimaan untuk mempercepat pemulihan setelah pandemi Covid-19.

Dia menyebut beberapa negara menggunakan langkah unilateral untuk langsung mengenakan pajak digital. Namun, Indonesia tidak melakukan tindakan itu karena berpotensi menimbulkan pajak berganda dan dapat menghambat perdagangan internasional di masa depan.

Konsensus multilateral dapat mengatasi tantangan digitalisasi ekonomi yang memungkinkan perusahaan digital beroperasi tanpa batasan negara. Ketika konsensus tercapai, hak pajak dapat lebih terdistribusikan secara lebih adil kepada negara-negara yang selama ini hanya menjadi pasar produk digital.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

Negara anggota G20 telah menyatakan kesepakatannya tentang pengenaan pajak digital pada Juli 2021. Menurut Suryo, hal itu menjadi tanda yang baik karena negara-negara anggota G20 dan OECD berkontribusi lebih 90% PDB dunia. Simak ‘G20 Sepakati Solusi Berbasis Konsensus Global Pajak Ekonomi Digital’.

Apalagi, lanjutnya, negara-negara anggota Inclusive Framework juga berkomitmen untuk menyelesaikan aspek-aspek teknis dan detail dari pendekatan pilar 1 dan 2 paling lambat pada Oktober 2021 sehingga implementasi pajak digital bisa dimulai pada 2023.

“Indonesia percaya kita bisa membuat kerja sama multilateral ini menjadi mesin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih baik," ujarnya. (kaw)

Baca Juga: Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Topik : ekonomi digital, pajak digital, pajak minimum global, OECD, Dirjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 20:45 WIB
EKONOMI DIGITAL

Facebook Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global, Tetapi..

Selasa, 14 September 2021 | 20:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Terus Sempurnakan Implementasi PPN PMSE

Selasa, 14 September 2021 | 15:00 WIB
INGGRIS

Panen Untung, Setoran Pajak Amazon Dianggap Tak Sebanding

Selasa, 14 September 2021 | 14:17 WIB
KANWIL DJP BALI

Tidak Setorkan PPN yang Telah Dipungut, Tersangka Diserahkan ke Kejari

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa