Dihantam Resesi, Istana Desak Kongres Setujui UU Penyelamatan Ekonomi

MANILA, DDTCNews - Istana Kepresidenan Filipina kembali menyerukan agar Kongres segera menyetujui undang-undang yang berisi upaya lanjutan untuk menyelamatkan perekonomian, setelah resmi mengalami resesi.

Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan UU tersebut sangat dibutuhkan untuk menangani dampak pandemi virus Corona, terutama memulihkan kegiatan berusaha di Filipina.

UU yang dimaksud Roque adalah kelanjutan dari UU Bayanihan, yakni payung hukum yang memberikan kewenangan tambahan kepada Presiden untuk menangani pandemi, dan disebut Bayanihan II.

"Kami mengulangi seruan Presiden kepada Kongres untuk mempercepat perjalanan Bayanihan II yang akan meningkatkan upaya pemulihan pada semester II dari tekanan Covid-19," katanya di Manila, Kamis (6/8/2020).

Selain RUU Bayanihan II, sambung Rogue, Istana juga mengharapkan Kongres segera menyetujui RUU Reformasi Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Badan Usaha.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 yang terkontraksi 16,5% jauh lebih dalam dari perkiraan pemerintah. Catatan pertumbuhan negatif tersebut juga otomatis menyebabkan Filipina memasuki resesi, setelah pada kuartal I/2020 pertumbuhannya minus 0,7%.

Dia menjelaskan kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) itu merupakan efek dari kebijakan lockdown untuk mencegah penularan virus Corona. Beberapa bagian negara Filipina harus diisolasi sejak pertengahan Maret sehingga turut menghentikan beberapa aktivitas bisnis.

Status lockdown di Filipina sendiri sempat dicabut, tetapi kini kembali diberlakukan seiring dengan meningkatnya kasus virus Corona. Mega Manila yang dianggap sebagai pusat ekonomi Filipina, termasuk yang harus kembali ditutup.

Meski demikian, Roque menegaskan pemerintah memiliki tekad kuat untuk memulihkan perekonomian dengan cepat. Dia meyakini pengesahan Bayanihan II dan RUU Reformasi Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Badan Usaha akan signifikan mengerek perekonomian Filipina.

Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), Roque menyebut kontributor utama kontraksi ekonomi adalah penurunan sektor manufaktur, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor usaha tersebut yang paling terpengaruh oleh kebijakan lockdown di Filipina.

"Kami mengharapkan peningkatan kinerja sektor-sektor ini pada semester kedua tahun ini, dengan pembukaan kembali ekonomi secara bertahap, serta langkah-langkah stimulus yang kami usulkan," ujarnya, seperti dilansir dari newsinfo.inquirer.net.

Hingga Kamis (6/8/2020), otoritas kesehatan Filipina mencatat 115.980 kasus virus Corona secara nasional, dengan 2.123 kematian dan 66.720 pulih. (Bsi)