AMERIKA SERIKAT

Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Januari 2024 | 10:00 WIB
Demi Kelancaran Lapor SPT, IRS Minta Kongres Sepakati Anggaran Belanja

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Internal Revenue Service (IRS) meminta kongres AS untuk segera menyepakati anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya government shutdown.

Komisioner IRS Danny Werfel mengatakan government shutdown bakal menghambat wajib pajak dalam melaporkan SPT.

"Kami pernah mengalami shutdown sebelumnya. Namun, kami belum pernah mengalami shutdown di tengah musim pelaporan SPT. Jadi, ada ketidakpastian di sini," katanya, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga:
Periode Lapor SPT Selesai, KPP Bisa Memulai Penelitian Komprehensif

Werfel menuturkan IRS sesungguhnya memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan operasional bila government shutdown terjadi. Hanya saja, government shutdown akan meningkatkan ketidakpastian dalam pemberian layanan yang terkait dengan pelaporan SPT.

Tahun ini, pelaporan SPT di AS dilaksanakan mulai 29 Januari 2024. Mayoritas wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, harus menyampaikan SPT paling lambat pada 15 April 2024.

"Tentu kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi terjadinya gangguan. Namun, perlu diingat, government shutdown berpotensi mengurangi kualitas layanan," tutur Werfel seperti dilansir federalnewsnetwork.com.

Baca Juga:
Apa Itu Wilayah Pengembangan Industri dalam Konteks Perpajakan?

Sebagai informasi, government shutdown terjadi di Amerika Serikat (AS) bila Kongres AS tak mampu menyepakati anggaran belanja. Saat kesepakatan tak tercapai, pemerintah AS tidak memiliki anggaran belanja dan tidak dapat beroperasi sampai anggaran belanja disepakati.

Ketika government shutdown terjadi, pemerintah akan membatasi layanan-layanan publik nonesensial dan merumahkan pegawai pemerintah yang terkait dengan layanan tersebut.

Senat AS saat ini telah menyepakati anggaran belanja jangka pendek guna mencegah terjadinya partial government shutdown. Setelah disetujui senat, anggaran itu masih perlu mendapatkan persetujuan dari DPR agar bisa diundangkan dan diberlakukan.

"RUU ini tidak akan lolos tanpa dukungan Partai Republik dan Partai Demokrat baik di DPR ataupun di senat," ujar Ketua Partai Demokrat Senat AS Chuck Schumer seperti dilansir cbsnews.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

BERITA PILIHAN
Rabu, 01 Mei 2024 | 15:45 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Peringati Hardiknas, SMAN 8 Yogyakarta Gelar Webinar Gratis!

Rabu, 01 Mei 2024 | 13:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (4)

Memahami Pengurang Penghasilan dalam PPh Pasal 21

Rabu, 01 Mei 2024 | 12:00 WIB KOTA BANJARBARU

Pemkot Patok Tarif 40% Pajak Jasa Hiburan Karaoke dan Spa

Rabu, 01 Mei 2024 | 11:30 WIB PAJAK PENGHASILAN

Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD

Rabu, 01 Mei 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kriteria-Perbedaan Barang Kiriman Hasil Perdagangan dan Nonperdagangan

Rabu, 01 Mei 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 01 MEI 2024 - 07 MEI 2024

Berjalan Sebulan Lebih, Kurs Pajak Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS