ARAB SAUDI

Defisit Anggaran Membengkak, Ini yang Dilakukan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 03 Januari 2017 | 10:38 WIB
Defisit Anggaran Membengkak, Ini yang Dilakukan

RIYADH, DDTCNews – Anjloknya harga minyak dunia dan membengkaknya defisit anggaran keuangan, memaksa Kerajaan Arab Saudi untuk segera mengencangkan ikat pinggang dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan laporan tertulis dalam Program Penyeimbangan Fiskal 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi pekan lalu, dikatakan bahwa upaya akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan untuk memperbaiki kondisi fiskal.

Pemerintah Arab Saudi juga melakukan pinjaman luar negeri, diversifikasi ekonomi, hingga memangkas subsidi energi dan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga:
Defisit APBN 2025 Dipatok 2,45-2,8 Persen, Perlu Disiplin Fiskal

“Defisit anggaran Arab Saudi mencapai 366 miliar riyal (Rp1.312 triliun) pada 2015 dan 297 miliar riyal (Rp1.065 triliun) tahun ini. Bahkan, untuk pertama kalinya Arab Saudi berutang dari pihak asing sebesar US$175 miliar (Rp2.353 triliun) pada Oktober 2016 lalu,” ungkap laporan tersebut.

Dalam bidang perpajakan, Pemerintah Arab Saudi sudah menaikkan biaya visa bagi pengunjung atau turis asing. Kemudian, pada 2017 mendatang, pemerintah juga akan memperkenalkan pajak baru untuk ekspatriat.

Pajak ini akan dimulai dari 100 riyal (Rp358 ribu) per bulan dan naik secara bertahap hingga menjadi 800 riyal (Rp2,86 juta) per bulan pada 2020 mendatang. Selain itu, pada kuartal II/2017, pemerintah juga akan mengenakan pajak terhadap produk-produk seperti minuman yang mengandung gula dan tembakau.

Baca Juga:
Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

Kemudian, pada 2018, pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan barang secara umum pun akan diperkenalkan. Pemerintah Arab Saudi menargetkan penerimaan non-minyak akan mencapai 152 miliar riyal (Rp544,6 triliun) pada 2020.

Kendati demikian, langkah tegas yang diambil pemerintah berupa pemangkasan anggaran subsidi serta menaikkan pajak dinilai dapat berisiko merusak ekonomi dan menyakiti masyarakat berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, seperti dilansir dalam Money.cnn.com, pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan investasi senilai 200 miliar riyal (Rp716,5 triliun) untuk membantu diversifikasi ekonomi atau membuka lapangan kerja lainnya. Dana ini disebut akan membantu perusahaan menjadi lebih efisien. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 07 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Defisit APBN 2025 Dipatok 2,45-2,8 Persen, Perlu Disiplin Fiskal

Selasa, 27 Februari 2024 | 08:15 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

Senin, 26 Februari 2024 | 11:15 WIB APBN KITA

Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:00 WIB KOTA BANJARMASIN

Konsumen Resto Hingga Hotel Patuh Pajak, Ada Hadiah Umrah Menunggu

Sabtu, 18 Mei 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Aturan Kembali Direvisi, Pemerintah Relaksasi Impor 7 Komoditas

Jumat, 17 Mei 2024 | 20:35 WIB HUT KE-17 DDTC

Bagikan Buku Baru, Darussalam Tegaskan Lagi Komitmen DDTC

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:51 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

KAFEB UNS, Wadah Alumni Berkontribusi untuk Kampus dan Indonesia

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk Impor Ventilator

Jumat, 17 Mei 2024 | 19:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beralih Pakai Tarif PPN Umum, PKP BHPT Harus Beri Tahu KPP Dahulu

Jumat, 17 Mei 2024 | 17:30 WIB SEJARAH PAJAK INDONESIA

Mengenal Pajak Usaha yang Dikenakan ke Pedagang di Era Mataram Kuno