Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Datangi Rumah Makan, Petugas Pajak Ingatkan Batas Omzet Tak Kena Pajak

A+
A-
12
A+
A-
12
Datangi Rumah Makan, Petugas Pajak Ingatkan Batas Omzet Tak Kena Pajak

Petugas pajak dari KP2KP Nunukan saat mengunjungi salah satu wajib pajak.

NUNUKAN, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya, pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang kini sudah mulai masuk 'musimnya'.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nunukan di Kalimantan Utara misalnya, belum lama ini mendatangi salah satu wajib pajak pemilik restoran. Dikutip dari keterangan pers Ditjen Pajak, petugas memanfaatkan kunjungan lapangan ini untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, terutama pelaporan SPT Tahunan.

Sesuai dengan ketentuan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sementara itu, untuk SPT Tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Baca Juga: Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

"Selain mengingatkan kewajiban pelaporan SPT, Pajak Nunukan juga membagikan brosur PP 23/2018 tentang Pajak Final UMKM sekaligus menjelaskan peraturan pajak terbaru, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan [HPP]," tulis KP2KP Nunukan dalam rilisnya, Rabu (12/1/2021).

Seperti diketahui, ketentuan batas peredaran bruto tidak kena pajak sejumlah Rp500 juta bagi pelaku UMKM resmi berlaku mulai bulan ini.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 ayat (1) UU 7/2021 tentang HPP, seluruh ketentuan tentang PPh dalam beleid tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Baca Juga: Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Bila tahun buku wajib pajak dimulai pada 2021 maka 'tahun pajak' bagi wajib pajak tersebut adalah sejak Januari. "Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender," bunyi Pasal 1 angka 8 UU KUP.

Berdasarkan UU HPP, wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp500 juta.

Dengan demikian, bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM ternyata kurang dari atau sama dengan Rp500 juta dalam setahun, maka wajib pajak orang pribadi UMKM tersebut tidak perlu membayar PPh final dengan tarif 0,5%.

Baca Juga: Ada Faktur Pajak Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Terima SP2DK dari AR

Bila omzet wajib pajak orang pribadi UMKM dalam setahun melampaui Rp500 juta, maka hanya setiap omzet di atas Rp500 juta saja yang dikenai PPh final UMKM sesuai dengan PP 23/2018. (sap)

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, rasio pajak, SP2DK, KP2KP, penyuluhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Rabu, 12 Januari 2022 | 23:17 WIB
Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dilakukan sosialisasi agar setiap wajib pajak memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait kewajiban formal dan material yang harus dilakukan wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 07 Mei 2022 | 09:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Telat Lapor SPT? Sanksi Administrasi Lebih Ringan Ketimbang Pidana

Rabu, 04 Mei 2022 | 16:15 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Wajib Pajak Telat Lapor SPT, Siap-Siap Terima STP untuk Dikenai Denda

Rabu, 04 Mei 2022 | 13:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Catat! WP Bisa Bebas dari Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan, Jika..

Sabtu, 30 April 2022 | 15:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Ingat! Aplikasi e-SPT Kembali Ditutup Mulai 1 Mei 2022

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus