Juru Bicara Pemerintah Thailand Narumon Pinyosinwat. (Foto: The Nation)
BANGKOK, DDTCNews—Kabinet Thailand sepakat menghapuskan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atas uang kembalian (cash back) yang diberikan pemerintah kepada warga Thailand yang terdaftar dalam program stimulus pariwisata Eat Shop, Spend (Chim Shop Chai).
Juru Bicara Pemerintah Thailand Narumon Pinyosinwat mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memperkuat likuiditas warga Thailand dan meningkatkan konsumsi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan merebaknya wabah virus Corona.
“Jumlah cash back yang diberikan kepada warga yang mendaftar tidak akan dipertimbangkan untuk perhitungan pajak. Uang tunai maksimum yang dikembalikan kepada setiap orang adalah Th฿8.500, ini tidak masuk perhitungan pajak,” ujarnya di Bangkok, Jumat (6/3/2020).
Stimulus Eat, Shop, and Spend dimulai pada 27 September 2019 hingga 31 Januari 2020. Stimulus ini dimaksudkan untuk merangsang pariwisata domestik karena kelesuan perekonomian global. Caranya dengan memberikan uang tunai Th฿1.000 melalui aplikasi Pao Tung bagi warga yang mendaftar.
Jika uang tersebut dibelanjakan ke toko-toko yang tercatat di aplikasi tersebut, maka pembeli akan mendapatkan cash back 15% setiap kali belanja Th฿30 ribu, dan 20% setiap belanja Th฿30 ribu – Th฿50 ribu, atau mendapatkan cash back maksimal Th฿8.500. Cash back inilah yang bebas pajak.
Dengan stimulus itu, terdapat 12,6 juta warga Thailand yang mendaftar, dengan 170.000 toko ritel dan mal. Total jenderal, stimulus ini mampu menggerakkan belanja senilai Th฿28 miliar, yaitu Th฿11 miliar melalui dompet elektronik Channel 1, dan Th฿17 miliar melalui dompet elektronik Channel 2.
Narumon menambahkan berdasarkan perhitungan Ditjen Pajak Thailand, penerimaan pajak yang hilang akibat kebijakan tersebut adalah Th฿7,6 miliar atau setara dengan Rp3,4 triliun. Namun, kebijakan tersebut akan membantu warga meningkatkan konsumsi domestiknya tahun ini.
“Stimulus Eat Shop, Spend ini telah membantu meningkatkan pengeluaran warga Thailand melalui saluran elektronik yang tidak melanggar hukum. Stimulus ini telah menjaga permintaan domestik Thailand tetap tumbuh,” jelasnya seperti dilansir nationthailand.com.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana mengatakan penghapusan pajak yang dinikmati oleh sedikitnya 12,6 juta warga Thailand tersebut diharapkan dapat merangsang pula aktivitas produksi dan investasi di Thailand. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.