BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Dengan implementasi coretax administration system (CTAS), Ditjen Pajak (DJP) akan bisa lebih akurat dalam memprediksi potensi penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/5/2024).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan semua data terkait dengan wajib pajak akan masuk dalam portal akun wajib pajak saat CTAS diimplementasikan. Dengan data-data itu, DJP bisa melakukan langkah prediktif.
“DJP bisa tahu berdasarkan data yang ada, potential revenue dari wajib pajak-wajib pajak. Bisa memprediksi wajib pajak ini sebetulnya dalam tahun ini bisa masuk berapa [penerimaannya],” kata Iwan.
Menurutnya, portal akun wajib pajak akan memuat beberapa menu. Beberapa di antaranya, pertama, profil wajib pajak, pengingat, dokumen dan korespondensi, serta akses digital. Kedua, menu pembayaran, tagihan pajak, dan kode billing.
Ketiga, pelaporan SPT, faktur pajak, bukti potong, penghitungan pajak, serta pencatatan dan pelaporan keuangan. Keempat, permohonan wajib pajak, status permohonan, serta kelas pajak. Berbagai data yang ada akan menjadi bahan otoritas melakukan analisis.
“Nanti kita bisa melakukan gap analysis antara data makro dan data mikro,” imbuh Iwan.
Selain mengenai CTAS, ada pula bahasan terkait dengan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap ke-10. Kemudian, ada pula bahasan terkait dengan insentif perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan lewat portal akun wajib pajak akan disajikan secara transparan semua data yang DJP ketahui terkait wajib pajak bersangkutan.
“Wajib pajak bisa melihat secara transparan apa yang sebetulnya DJP tahu tentang wajib pajak tersebut. Jadi, secara services untuk wajib pajak itu lebih transparan, untuk DJP bisa memprediksi lebih akurat,” kata Iwan. (DDTCNews)
Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan dalam situasi saat ini, ada beberapa pemberi kerja yang tidak langsung memberikan bukti potong (bupot) kepada wajib pajak. Alhasil, perlu inisiatif dari wajib pajak yang bersangkutan untuk meminta bupot tersebut.
“Di dalam coretax nanti, begitu pemberi kerja melakukan pemotongan PPh Pasal 21 … dan pembuatan bukti potong, seketika saat itu juga wajib pajak menerima bukti potongnya secara real time di tax account management,” ujarnya. (DDTCNews)
Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Angga Sukma Dhaniswara mengatakan dalam sistem yang berlaku saat ini, ketika hendak mengajukan perubahan alamat domisili, wajib pajak harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar.
“Dengan pembaruan sistem pajak, layanan hampir seluruhnya bisa dirasakan atau dinikmati secara online dan juga sifatnya borderless. Artinya, dalam konteks tadi, misal terdaftar di KPP di Papua dan mau mau melakukan perubahan apapun tidak harus datang ke Papua. Bisa ke KPP terdekat,” katanya. (DDTCNews)
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan keputusan baru, yakni KEP-85/BC/2024, mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap ke-10.
CEISA 4.0 diterapkan secara mandatory di 36 kantor pelayanan utama bea dan cukai (KPUBC) dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC). Penerapan ini berlaku untuk layanan tempat penimbunan berikat (TPB), pusat logistik berikat (PLB), dan laboratorium. (DDTCNews)
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk pelaku usaha di IKN, termasuk UMKM. Dalam hal ini, UMKM di IKN dapat menikmati insentif berupa PPh final 0% atas omzet sampai dengan Rp50 miliar.
"Kalau di daerah lain [tarif PPh final 0% diberikan untuk omzet] sampai Rp500 juta, sedangkan di IKN berkali lipat kenaikannya sampai omzet Rp50 miliar," katanya.
Dwi mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP 12/2023 dan PMK 28/2024. UMKM yang melakukan penanaman modal lebih rendah dari Rp10 miliar di IKN bisa mendapatkan fasilitas PPh final sebesar 0%. Tarif 0% berlaku atas omzet sampai dengan Rp50 miliar.
Dwi mengatakan terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak agar mendapatkan fasilitas PPh final UMKM 0%. Pertama, bertempat tinggal, berkedudukan, atau memiliki cabang di IKN. (DDTCNews)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan industri pengolahan menyumbang 26% dari total penerimaan pajak atau terbesar dibandingkan dengan kontribusi industri-industri lainnya. Meski demikian, sumbangan penerimaan pajaknya menurun 13,8%.
“Ini tentu jadi perhatian kami. [Setoran pajak] industri pengolahan menurun akibat penurunan PPh tahunan badan dan peningkatan restitusi, terutama pada subsektor industri sawit, industri logam, dan industri pupuk,” katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)
