Berita
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 18 Juni 2021 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 18 Juni 2021 | 17:01 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:11 WIB
CUKAI (18)
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase
Perpajakan.id

Cetak Biru Proposal Pajak Ekonomi Digital Diharap Rampung Oktober 2020

A+
A-
2
A+
A-
2
Cetak Biru Proposal Pajak Ekonomi Digital Diharap Rampung Oktober 2020

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans dalam live webcast OECD Tax Talks

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berharap cetak biru atau blueprint Pilar 1 dan Pilar 2 proposal konsensus pemajakan ekonomi digital sudah siap pada Oktober 2020.

Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans berharap setidaknya ada kesepakatan politik dari salah satu pilar tersebut bisa tercapai pada tahun ini. Seperti diketahui Pilar 1 adalah Unified Approach, sedangkan Pilar 2 yaitu Global Anti-Base Erosion (GloBE).

“Secara teknis, kerja kami masih terus berlanjut. Kami berharap kerangka awal dari Pilar 1 dan Pilar 2 sudah siap pada Oktober mendatang. Dalam aspek politik, bila Pilar 1 tidak mungkin disepakati tahun ini, kami harap setidaknya proposal Pilar 2 bisa disepakati tahun ini," ujarnya, dikutip Selasa (14/7/2020).

Baca Juga: Cegah Aksi Unilateral Pajak Digital, Yellen Siap Ambil Tindakan

Pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework dan pertemuan menteri keuangan negara-negara G20 diagendakan bakal terselenggara pada Juli dan Oktober tahun ini. Pascal mengatakan idealnya suatu konsensus global bisa tercapai pada pertemuan-pertemuan ini atau setidaknya setelah pemilu Amerika Serikat (AS).

Dia menceritakan pada saat ini, negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework sedang intens membahas apakah proposal Pilar 1 hanya mencakup perusahaan digital atau diperluas untuk seluruh perusahaan multinasional berorientasi konsumen.

Uni Eropa tercatat sebagai salah satu pihak yang mendukung perluasan cakupan Pilar 1. Namun, terdapat beberapa negara anggota Uni Eropa yang ingin Pilar 1 dilaksanakan secara bertahap dan hanya mencakup perusahaan digital terlebih dahulu.

Baca Juga: DJP Sebut Reformasi Perpajakan Perlu Terus Dilakukan, Ini Alasannya

Bila cakupan jenis usaha pada Pilar 1 diperluas, jumlah perusahaan yang tercakup bakal meningkat drastis. Bila Pilar 1 hanya mencakup perusahaan digital, jumlah perusahaan yang tercakup hanya sekitar puluhan hingga ratusan perusahaan. Bila diperluas untuk seluruh perusahaan berorientasi konsumen, jumlah perusahaan yang tercakup bisa mencapai 7.000 hingga 8.000 perusahaan.

Urgensi dari kesepakatan pemajakan ekonomi digital semakin tinggi terutama karena banyaknya negara yang secara unilateral memajaki perusahaan digital. Aksi unilateral yang berkembang ini berpotensi menimbulkan praktik pengenaan pajak berganda dan meningkatkan risiko tensi dagang akibat ancaman retaliasi dari AS.

AS selaku negara dengan jumlah perusahaan digital terbanyak pun mengusulkan safe harbour approach. Usulan itu membuat skema perpajakan pada Pilar 1 menjadi opsional bagi perusahaan digital. Hal ini tidak bisa diterima oleh negara-negara lain, terutama dari Uni Eropa. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Minimum Global, RUU Baru Bakal Diusulkan

Topik : OECD, pajak digital, ekonomi digital, Unified Approach, Global Anti-Base Erosion, GloBE
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 02 Juni 2021 | 14:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Senin, 31 Mei 2021 | 18:13 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Sabtu, 19 Juni 2021 | 15:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 14:01 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 19 Juni 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 12:01 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 10:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:01 WIB
KABUPATEN PAMENGKASAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 19 Juni 2021 | 06:01 WIB
PMK 54/2021