BERITA TERKINI
Penumpang memakai masker pelindung untuk mencegah terkena penyakit virus korona (COVID-19) duduk di dalam sebuah bus di Seoul, Korea Selatan, Selasa (4/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/hp/cfo
SEOUL, DDTCNews – Mayoritas CEO di Korea Selatan mendesak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui penguatan ekonomi. Kalangan pengusaha menilai perbaikan iklim ekonomi perlu dilakukan ketimbang menggenjot penerimaan pajak atas kegiatan bisnis.
Tercatat sebanyak 70% dari total 252 CEO di Korea Selatan menyuarakan hal tersebut. Pendapat ini didapat dari hasil survei yang diselenggarakan oleh Korea Chamber of Commerce and Industry (KCGI).
“Pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas pemerintah. Setelahnya, pemerintah dapat mengubah kebijakan pajak baru kemudian memberikan berbagai insentif pajak bagi para pelaku bisnis,” berikut hasil survey KCGI, dikutip Rabu (23/2/2022).
Merespons dampak kerugian akibat Covid-19, sebanyak 52,9% responden menjawab insentif pajak harus diberikan pemerintah. Insentif pajak yang diberikan dapat membantu pelaku bisnis untuk bangkit sehingga mampu mempekerjakan pekerja atau mempertahankan pekerja yang telah ada.
Para CEO juga mendesak pemerintah untuk menurunkan pajak perusahaan. Tak hanya itu, pemerintah juga dituntut untuk memperluas dukungan bagi perusahaan rintisan, menurunkan pajak atas warisan, dan membuat kebijakan atas pemajakan bagi perusahaan Korea dan perusahaan asing.
Dilansir hrmasia, sebanyak 70% responden mengatakan jika kenaikan tarif pajak hanya dapat diberikan apabila ekonomi telah pulih. Di sisi lain, sebanyak 4,4% responden setuju bahwa kenaikan tarif pajak harus dilakukan sesegera mungkin.
Menurut perwakilan KCGI, kebijakan pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak pengeluaran negara pada bidang kesejahteraan tak terhindarkan. Apalagi saat ini tingkat kelahiran di Korea Selatan menurun, menyisakan populasi yang terus menua.
“Untuk selanjutnya, pemerintah harus membuat kebijakan pajak yang mampu mendukung bisnis dibandingkan menaikkan tarif pajak yang bersifat sementara,” tambah perwakilan KCGI. (sap)
