Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Cegah Kebocoran Pajak, Pemkab Ini Rilis Aplikasi MPOS

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Kebocoran Pajak, Pemkab Ini Rilis Aplikasi MPOS

Pejabat sementara (Pjs.) Bupati Belu Zakarias Moruk (kanan) saat dilantik Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat beberapa waktu lalu. Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mulai implementasi aplikasi mobile point of sale (MPOS) untuk mencatat transaksi untuk wajib pajak hotel dan restoran. (Foto: Antara)

ATAMBUA, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mulai implementasi aplikasi mobile point of sale (MPOS) untuk mencatat transaksi untuk wajib pajak hotel dan restoran.

Pejabat sementara (Pjs.) Bupati Belu Zakarias Moruk mengatakan aplikasi MPOS merupakan hasil kerja sama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bank NTT.

Menurutnya, pelaku usaha hotel dan restoran juga ikut dilibatkan untuk sebagai sosialisasi awal penggunaan alat sejenis tapping box yang merekam transaksi di tempat usaha.

Baca Juga: Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

"Ini merupakan inovasi dan perlu didukung oleh pengelola usaha karena ikut mengakomodir harapan pengelola usaha," katanya di Atambua, seperti dikutip Selasa (13/10/2020).

Zakarias menuturkan aplikasi MPOS tidak hanya mendukung kerja pemda untuk mengamankan penerimaan pajak daerah dari sektor hotel dan restoran. Aplikasi ini juga membantu wajib pajak agar pembayaran pajak daerah menjadi makin mudah karena data sudah tersaji secara langsung.

Pada tahap awal, aplikasi MPOS dan alatnya akan dipasang pada 8 restoran dan dua hotel sebagai proyek percontohan. 10 alat MPOS merupakan bantuan awal dari Bank NTT dan akan menyusul pengadaan 40 alat MPOS. Sehingga memenuhi permintaan pemda untuk 50 alat MPOS.

Baca Juga: Awas Antrian Membeludak, Setoran PBB Baru Terkumpul 34% dari Target

Dia mengharapkan dengan adanya alat MPOS ini dapat menekan potensi kebocoran pajak karena lemahnya pengawasan pemda untuk pajak daerah yang sejatinya dibayar oleh konsumen.

Dengan demikian setoran pajak hotel dan restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Belu. "Pajak daerah Kabupaten Belu ini masih belum meningkat dan ini jadi bahan evaluasi APBD," kata pria yang menjabat Kepala Bappeda NTT.

Selain itu, Zakarias menambahkan pemda memahami kesulitan yang dihadapi pelaku usaha hotel dan restoran akibat pandemi Covid-19. Dia menyebutkan aplikasi ini untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha menyetorkan pajak yang dipungut dari kantong konsumen.

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

"Kami paham kondisi Covid-19 buat tingkat kunjungan hotel tidak lebih dari 10%, tapi pemerintah juga perlu dibantu dalam meningkatkan pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran," imbuhnya seperti dilansir Poskupang.com. (Bsi)

Topik : kabupaten belu, aplikasi pajak daerah, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:04 WIB
PROVINSI JAMBI

Puluhan Ribu WP Sudah Ikut, Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid II Dikaji

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:00 WIB
NUSA TENGGARA BARAT

Ada Program Autodebet Pajak Kendaraan, Pendapatan Daerah Meningkat

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP