Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BPRD Temukan 10 Mobil Mewah Tunggak Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
BPRD Temukan 10 Mobil Mewah Tunggak Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta mendapati 29 mobil, 10 diantaranya merupakan mobil mewah, yang menunggak pajak. Temuan tersebut berasal dari razia yang dilakukan BPRD di Jakarta Selatan.

Razia tersebut dipimpin oleh Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin. Dalam kesempatan itu, Faisal mengimbau agar para pemilik mobil segera melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Apalagi, saat ini program pemutihan pajak masih bergulir hingga akhir Desember 2019.

“Kami BPRD memberikan keringanan pajak atau pemutihan pajak sampai 30 Desember 2019. Oleh sebab itu, kami berharap pada penunggak pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak untuk segera memanfaatkannya,” imbau Faisal, Kamis (19/12/2019).

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Proses razia dilakukan dengan mencocokan data yang tertera pada nomor plat kendaraan dengan aplikasi yang dimiliki BPRD. Melalui proses pencocokan tersebut diketahui ada beberapa pemilik kendaraan yang tidak taat pajak.

Faisal menjelaskan untuk kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun akan mendapat stiker di bagian belakang. Stiker tersebut bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah'.

Selain stiker, untuk setiap mobil yang didapati menunggak pajak juga diberikan selebaran imbauan agar pemilik segera memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun merk mobil mewah yang terjaring razia tersebut beragam, mulai dari Rubicon hingga Mini Cooper.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Secara lebih terperinci, dalam razia tersebut, BPRD menemukan 29 mobil yang tidak taat pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 kendaraan dipasangi selebaran. Sementara, sisanya mendapat tempelan stiker. Adapun potensi kerugian akibat pelanggaran itu ditaksir mencapai Rp256.3 juta.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan BPRD telah mengerahkan 498 petugasnya untuk melakukan penyisiran serupa di seluruh pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Faisal juga menyebut terdapat sekitar 1.000 mobil mewah di DKI yang tidak taat pajak dengan potensi kerugian mencapai Rp37 miliar.

“Di apartemen dan perkantoran seluruh DKI. Kami bergerak, ada yang di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan ini terakhir Jakarta Selatan,” kata Faisal. (kaw)

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

“Kami BPRD memberikan keringanan pajak atau pemutihan pajak sampai 30 Desember 2019. Oleh sebab itu, kami berharap pada penunggak pajak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak untuk segera memanfaatkannya,” imbau Faisal, Kamis (19/12/2019).

Baca Juga: DDTC Fiscal Research Kembali Rilis Laporan Terbaru, Download di Sini

Proses razia dilakukan dengan mencocokan data yang tertera pada nomor plat kendaraan dengan aplikasi yang dimiliki BPRD. Melalui proses pencocokan tersebut diketahui ada beberapa pemilik kendaraan yang tidak taat pajak.

Faisal menjelaskan untuk kendaraan yang menunggak pajak lebih dari satu tahun akan mendapat stiker di bagian belakang. Stiker tersebut bertuliskan 'Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah'.

Selain stiker, untuk setiap mobil yang didapati menunggak pajak juga diberikan selebaran imbauan agar pemilik segera memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun merk mobil mewah yang terjaring razia tersebut beragam, mulai dari Rubicon hingga Mini Cooper.

Baca Juga: NJOP Naik, PBB-P2 Ikut Naik?

Secara lebih terperinci, dalam razia tersebut, BPRD menemukan 29 mobil yang tidak taat pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27 kendaraan dipasangi selebaran. Sementara, sisanya mendapat tempelan stiker. Adapun potensi kerugian akibat pelanggaran itu ditaksir mencapai Rp256.3 juta.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan BPRD telah mengerahkan 498 petugasnya untuk melakukan penyisiran serupa di seluruh pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Faisal juga menyebut terdapat sekitar 1.000 mobil mewah di DKI yang tidak taat pajak dengan potensi kerugian mencapai Rp37 miliar.

“Di apartemen dan perkantoran seluruh DKI. Kami bergerak, ada yang di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan ini terakhir Jakarta Selatan,” kata Faisal. (kaw)

Baca Juga: Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%
Topik : pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, razia, keringanan pajak, DKI Jakarta
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 21 Oktober 2019 | 18:39 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Selasa, 05 Maret 2019 | 19:19 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Selasa, 12 Juni 2018 | 14:42 WIB
KOTA TANGERANG
Senin, 08 Juli 2019 | 19:56 WIB
KABUPATEN TANGERANG
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK