PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

BPKP dan PPATK Perbarui Kerja Sama Pertukaran Informasi

Redaksi DDTCNews
Senin, 22 Maret 2021 | 15.45 WIB
BPKP dan PPATK Perbarui Kerja Sama Pertukaran Informasi

Berfoto bersama setelah memperbarui nota kesepahaman. (foto: BPKP)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memperbarui kerja sama pertukaran informasi.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pembaruan kerja sama dengan BPKP diharapkan mampu memperkaya pengetahuan dan potensi dari kedua lembaga. Kerja sama tersebut menjadi ajang PPATK dan BPKP dalam menyusun strategi kerja agar memenuhi target yang sudah ditetapkan.

"Yang darurat adalah bagaimana BPKP dan PPATK memiliki mekanisme kerja sama secara terus-menerus dengan semua lembaga yang terkait dalam penanganan korupsi sehingga memungkinkan pertukaran informasi rahasia dengan lebih cepat, tepat waktu, dan efektif, tanpa barrier," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (22/3/2021).

Sementara itu, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh menyambut baik pembaruan kerja sama pertukaran informasi antara BPKP dan PPATK. Menurutnya, kerja sama tidak hanya dilanjutkan tapi juga harus terus diperkuat untuk mendukung pengawasan belanja pemerintah.

Terlebih, pada saat ini, belanja pemerintah memegang peranan penting dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Pada periode pemulihan ini rawan terjadi kecurangan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, BPKP perlu memperkuat sinergi untuk mengendus potensi penyimpangan uang negara.

"BPKP dengan PPATK akan saling mendukung dan melengkapi. Kami sepakat mengawal kebocoran uang negara. BPKP akan meningkatkan kapasitas digital forensic pada tahun ini," ujarnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menambahkan pembaruan kerja sama dengan PPATK untuk menunjang kinerja BPKP sebagai pengawas intern pemerintah. BPKP harus mengawasi belanja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) berjalan lancar dan tepat sasaran.

"[Sinergi BPKP dan PPATK] agar dapat berkontribusi maksimal melalui peningkatan tata kelola pemerintahan maupun pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia," imbuhnya. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.