Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

2
2

Dirjen Pajak Robert Pakpahan. 

JAKARTA, DDTCNews – Data hasil pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam skema automatic exchange of information (AEoI) sudah dikantongi Ditjen Pajak sejak akhir tahun lalu. Kini, data tersebut mulai efektif digunakan otoritas pajak.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengkonfirmasi hal tersebut setelah rapat dengan Badan Anggaran DPR, Senin (24/6/2019). Distribusi data sudah dilakukan kepada setiap unit kerja DJP untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

“Data [AEoI] sudah dipakai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Delegasi Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik Mulai Berdatangan

Namun demikian, Robert masih belum mau merinci seberapa jauh pemanfaatan data sudah dilakukan oleh DJP. Menurutnya, pemanfaatan data AEoI tidak jauh berbeda dengan proses bisnis yang selama ini dilakukan oleh otoritas pajak.

Kendati sudah mulai menggunakan data hasil implementasi AEoI, sambung dia, DJP masih perlu dukungan kebijakan baru dalam tataran administratif. Hal tersebut akan membuat proses bisnis bisa berjalan secara optimal.

“Mungkin ada [kebijakan baru terkait administrasi] karena kita semakin canggih menggunakan data. Data itu kan tugas rutin dan sumber data [DJP] semakin kaya, termasuk data keuangan dalam negeri dan luar negeri. Itu proses bisnis yang rutin dilakukan,” paparnya.

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Seperti diketahui, DJP memperoleh data aset keuangan sekitar Rp1.300 triliun dari pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan secara otomatis pada tahun lalu. DJP terlebih dahulu mengolah data tersebut di level pusat sebelum didistribusikan ke kantor-kantor pajak.

Terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Besok, Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik Berlangsung di Jogja

“Data [AEoI] sudah dipakai,” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2019).

Baca Juga: Delegasi Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik Mulai Berdatangan

Namun demikian, Robert masih belum mau merinci seberapa jauh pemanfaatan data sudah dilakukan oleh DJP. Menurutnya, pemanfaatan data AEoI tidak jauh berbeda dengan proses bisnis yang selama ini dilakukan oleh otoritas pajak.

Kendati sudah mulai menggunakan data hasil implementasi AEoI, sambung dia, DJP masih perlu dukungan kebijakan baru dalam tataran administratif. Hal tersebut akan membuat proses bisnis bisa berjalan secara optimal.

“Mungkin ada [kebijakan baru terkait administrasi] karena kita semakin canggih menggunakan data. Data itu kan tugas rutin dan sumber data [DJP] semakin kaya, termasuk data keuangan dalam negeri dan luar negeri. Itu proses bisnis yang rutin dilakukan,” paparnya.

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Seperti diketahui, DJP memperoleh data aset keuangan sekitar Rp1.300 triliun dari pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan secara otomatis pada tahun lalu. DJP terlebih dahulu mengolah data tersebut di level pusat sebelum didistribusikan ke kantor-kantor pajak.

Terkait skema AEoI, DJP sudah mengirim laporan keuangan wajib pajak luar negeri kepada 54 negara mitra pada tahun lalu. Secara bersamaan, DJP juga sudah menerima laporan keuangan WNI dari 66 negara mitra.

Jumlah tersebut akan naik pada tahun ini dengan kewajiban otoritas pajak mengirim laporan keuangan WP luar negeri kepada 81 negara atau yurisdiksi. DJP akan menerima laporan keuangan WNI di luar negeri dari 94 yurisdiksi. (kaw)

Baca Juga: Besok, Pertemuan Otoritas Pajak se-Asia Pasifik Berlangsung di Jogja
Topik : AEoI, Ditjen Pajak, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 22 Oktober 2019 | 18:36 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 Oktober 2019 | 17:59 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
Selasa, 22 Oktober 2019 | 17:07 WIB
PP 45/2019
Selasa, 22 Oktober 2019 | 15:18 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK