BERITA TERKINI
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat komitmen penanaman modal sekitar Rp1.200 triliun dari penerima tax holiday belum direalisasikan.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan fenomena ini lumrah terjadi akibat pemberian izin dan pelayanan lain yang cenderung lambat. Namun, ada beberapa investor penerima tax holiday yang tak kunjung merealisasikan komitmen investasinya meskipun sudah mendapat izin dan pelayanan baik.
“Pengusaha begini ini yang perlu dipikirkan. Maksud saya adalah pengusaha enggak boleh atur-atur pemerintah tapi pemerintah enggak boleh sewenang-wenang. Pemerintah seharusnya berada pada posisi tengah. Masalahnya, banyak pengusaha ini yang ‘jual-jual kertas’," ujarnya, Senin (25/1/2021).
Bahlil mengatakan suatu komitmen investasi perlu segera direalisasikan. Hal ini penting agar penanaman modal yang telah direncanakan oleh wajib pajak penerima tax holiday tersebut memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.
"Jadi, tidak cukup hanya diberi izin dan fasilitas tax holiday. Sekarang kami sedang merumuskan agar swasta dan pemerintah sama-sama mengontrol agar win-win,” imbuhnya.
Seperti diketahui, dalam aturan terbaru, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh investor agar mendapat tax holiday adanya komitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pemberian tax holiday. Simak artikel ‘Pemohon Tax Holiday Lama Harus Realisasikan Investasi Dalam 1 Tahun’.
Bila wajib pajak tidak memenuhi komitmen, Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan surat teguran. Bila dalam 14 hari sejak surat teguran tersebut diterbitkan ternyata wajib pajak masih tidak memenuhi komitmen, wajib pajak dapat diusulkan untuk diperiksa.
Melengkapi keterangan dari Bahlil, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan klausul baru pada PMK 130/2020 tersebut diperlukan sebagai alat kontrol dan evaluasi. Simak artikel ‘Soal Evaluasi Permohonan Tax Holiday, Ini Jaminan BKPM’.
"Sebelumnya tidak ada unsur kontrol dalam 1 tahun sudah direalisasikan apa belum. Dengan pelaporan 1 tahun ini, seharusnya sudah ada perkembangan. Kalau sebelumnya bisa ada delay, sekarang secara spesifik kita mendesak dengan ada kewajiban 1 tahun sehingga ada percepatan," ujar Yuliot.
Dalam data yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Hidayat Amir sebelumnya, tercatat ada 82 wajib pajak penerima tax holiday sejak 2018. Rencana investasi dari 82 wajib pajak tersebut mencapai Rp1.261,2 triliun.
Meski demikian, hingga Oktober 2020, realisasi investasi dari investor penerima tax holiday baru senilai Rp27,15 triliun. Realisasi itu berasal dari 3 wajib pajak. Dengan demikian, baru 2,2% komitmen investasi yang direalisasikan oleh penerima tax holiday. (kaw)
