BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah prajurit TNI AL awak KRI Bima Suci melakukan tes diagnostik cepat atau rapid test di geladak saat sandar di Dermaga Pangkalan TNI AL (Lanal) Caligi, Pesawangan, Lampung, Selasa (6/10/2020). Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sebelum pelayaran rute kedua menuju Padang dalam mengikuti latihan praktek (lattek) Kartika Jala Krida (KJK) 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan kembali mengubah aturan mengenai pemberian fasilitas atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Beberapa jenis barang tidak berhak lagi mendapat fasilitas.
Perubahan ini tertuang dalam PMK 149/2020. Dengan PMK tersebut, pemerintah mengubah perincian jenis barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan. PMK ini kembali mengubah PMK 34/2020 yang sebelumnya juga telah direvisi dengan PMK 83/2020.
“Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 … diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini,” demikian bunyi penggalan Pasal I PMK 149/2020.
Dalam bagian pertimbangan PMK 149/2020 disebutkan adanya kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri alat pelindung diri jenis tertentu, obat-obatan, dan alat kesehatan jenis tertentu yang telah dapat diproduksi dan telah mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Adapun jenis barang yang dikeluarkan dari daftar barang yang mendapatkan insentif antara lain rapid test, berbagai jenis vitamin, alat suntik, high flow oxygen, bronchoscopy portable, CPAP-mask, CPAP machine pediatric, ECMO, baby incubator, pakaian pelindung, dan sarung tangan.
Selain jenis barang tersebut, PMK No. 149/2020 juga menyaring kelompok obat menjadi terbatas pada tocilizumab, intravenous imunoglobulin (IVIG), mesenchymal stem cell (MSCs)/sel punca, low molecular weight heparin (LMWH)/ unfractionated heparin (UFH), favipiravir, insulin, dan lopinavir+ritonavir.
Seluruh permohonan yang telah mendapatkan nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau telah mendapatkan tanggal pendaftaran dari Kantor Bea dan Cukai sebelum terbitnya beleid ini, diproses dengan PMK 34/2020 atau PMK 83/2020.
Beleid baru terkait insentif perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19 ini berlaku sejak 8 Oktober 2020. Segala permohonan yang telah mendapatkan nomor dan tanggal dokumen sebelum 8 Oktober 2020 masih diperbolehkan menggunakan jenis barang dalam beleid sebelumnya.
Seperti diketahui, pemerintah juga mengurangi jenis barang yang mendapatkan insentif melalui PMK 83/2020. Dengan PMK itu, hand sanitizer, zat disinfektan, dan produk mengandung zat disinfektan (siap pakai) dikeluarkan dari kelompok penerima fasilitas. Simak artikel ‘Fasilitas Perpajakan Impor Beberapa APD Dicabut, Ada Apa?’. (kaw)
