BERITA TERKINI
Ilustrasi. Warga mengantre untuk mendapatkan bansos tunai Kemensos, di Kantor Pos Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/5/2020). Sebagian besar warga tidak mengikuti protokol pencegahan Covid-19 dengan mengantre tanpa jaga jarak. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/pras.
JAKARTA, DDTCNews – Pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai respons adanya pandemi Covid-19 akan diperpanjang hingga Desember 2020. Bantuan diberikan dalam bentuk tunai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah ini dilakukan agar dapat membantu masyarakat untuk menopang daya beli yang merosot baik akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun karena dalam situasi yang rentan.
“Seperti program PKH, Kartu Sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos untuk Jabodetabek, BLT Dana Desa, dan Kartu Prakerja ini totalnya Rp178,9 triliun,” ujar Menkeu seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis (4/6/2020).
Untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako diperpanjang sampai Desember 2020. Namun, nilai manfaatnya, baik untuk Jabodetabek maupun non-Jabodetabek, akan turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan mulai Juli hingga Desember 2020.
Presiden Jokowi, sambung Sri Mulyani, juga memutuskan untuk penyaluran bansos ini akan diberikan tunai dengan penyaluran non-cash. Bansos untuk non-Jabodetabek totalnya menjadi Rp32,4 triliun. Bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun.
“Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan account mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, untuk BLT Dana Desa juga diperpanjang hingga September 2020. Namun, untuk periode Juli hingga September 2020, nilai manfaatnya diturunkan dari Rpp600.000 menjadi Rp300.000. Hal ini membuat total untuk BLT Desa akan mencapai Rp31,8 triliun.
Dari data terpadu, menurut Menkeu, penerima bansos mayoritas adalah para petani, peternak, dan pekebun yaitu sebanyak 18,4 juta. Kemudian, pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik sekitar 3,3 juta, sopir dan pekerja sektor komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya.
“Ini sudah mencakup 40% dari masyarakat,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)
