BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui PMK 49/2026 mengatur pemungutan PPN melalui skema sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) atas pemanfaatan barang digital dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia.
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan pemungutan PPN melalui sistem atau teknologi bernama SPP-TDLN.
"Mulai dari konsumen melakukan transaksi, penerbit menyampaikan data transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN, semua memiliki alur yang saling terhubung," tulis DJP di media sosial resmi, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Pada dasarnya, pemungutan PPN via SPP-TDLN ini melibatkan sejumlah pihak. Dalam PMK 49/2026, pihak yang terlibat antara lain, konsumen yang melakukan transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa digital dari luar negeri.
Kemudian, ada penyelenggara SPP-TDLN. Saat ini, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN.
Berikutnya, ada penerbit selaku pihak yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN dari konsumen. PPN yang dihimpun penerbit akan disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN, kemudian penyelenggara SPP-TDLN yang akan menyetorkannya ke kas negara.
Penerbit dapat berupa bank atau lembaga selain bank seperti perusahaan finansial teknologi (fintek) dan gerbang pembayaran (payment gateway) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen.
Selanjutnya, DJP mengenalkan tahapan pemungutan PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Pertama, konsumen melakukan transaksi yang difasilitasi oleh penerbit.
Artinya, konsumen di Indonesia membeli atau menggunakan barang atau jasa digital dari luar negeri. Misalnya, berlangganan layanan digital seperti cloud, artificial intelligence (AI), ataupun membeli game online.
Kedua, penerbit menyampaikan data transaksi melalui sistem yang diatur dalam SPP-TDLN.
Ketiga, SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi tersebut. Data yang disampaikan penerbit digunakan untuk menentukan apakah transaksi pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri tersebut merupakan objek PPN.
Keempat, pemungutan PPN. Setelah transaksi teridentifikasi sebagai transaksi luar negeri yang terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit untuk melakukan pemungutan PPN.
Sebaliknya, apabila transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri–yang notabene di luar skema SPP-TDLN–maka penerbit akan melanjutkan transaksi tanpa memungut PPN melalui mekanisme tersebut.
Kelima, penerbit memungut PPN dan wajib membuat dokumen pemungutan PPN. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Adapun dokumen pemungutan PPN dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis sepanjang dilengkapi dengan 6 butir data sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 49/2026. Simak: Pungut PPN Lewat SPP-TDLN, Pihak Lain Harus Terbitkan Dokumen Ini
Nilai PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi 2 butir syarat, yaitu:
