BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kerja sama operasi (KSO) yang wajib memiliki NPWP harus melakukan pendaftaran diri di kantor pelayanan pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO.
Merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 79/2024, tempat kedudukan KSO merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota KSO yang berada di Indonesia.
"Tempat kedudukan KSO…merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota yang berada di dalam wilayah hukum NKRI yang ditunjuk dalam: perjanjian kerja sama KSO; atau surat penunjukan, untuk mewakili KSO," bunyi pasal 3 ayat (3), dikutip pada Selasa (5/11/2024).
Contoh, PT A, PT B, dan C Ltd membuat perjanjian KSO untuk melakukan pekerjaan konstruksi di Kota Mataram. PT A berkedudukan di wilayah kerja KPP Pratama Mataram Timur, tetapi terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu.
Selanjutnya, PT B berkedudukan dan terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Adapun C Ltd adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura.
Dalam perjanjian telah disepakati, PT A bakal bertindak sebagai perwakilan KSO (leadfirm). Selain itu, disepakati pula penyerahan barang kepada pelanggan dilakukan atas nama KSO.
Dalam kasus tersebut, KSO yang dibentuk PT A, PT B, dan C Ltd wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada KPP Pratama Mataram Timur.
Perlu dicatat, tidak semua KSO memiliki wajib mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Merujuk pada pasal 3 ayat (1), KSO diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan bila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi kriteria bahwa KSO dimaksud: melakukan penyerahan barang atau jasa atas nama KSO; menerima penghasilan atas nama KSO; dan/atau mengeluarkan biaya atas nama KSO.
Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dilakukan maksimal 1 bulan setelah saat pendirian KSO. Hal ini berlaku dalam hal perjanjian kerja sama KSO menunjukkan adanya kriteria pasal 3 ayat (1).
Bila perjanjian kerja sama KSO tidak menunjukkan adanya kriteria pasal 3 ayat (1), KSO wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat melakukan kegiatan sesuai dengan kriteria dengan pasal 3 ayat (1). (rig)
