BERITA TERKINI
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan pidato politiknya saat melakukan pertemuan dengan tim pemenangan daerah (TPD), caleg partai koalisi dan relawan di gedung Pencak Silat Stadion Aji Imbut, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12/2023). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/NZ
JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkap perlunya lembaga khusus yang berwenang mengelola penerimaan negara baik pajak maupun selain pajak.
Ganjar mengatakan lembaga tersebut akan berada di bawah presiden langsung. Lembaga ini diperlukan untuk meningkatkan tax ratio.
"Rasanya urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak itu tidak lagi diurusi oleh dirjen, itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," ujar Ganjar dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (11/12/2023).
Selain membentuk lembaga khusus yang mengelola penerimaan negara, Ganjar mengatakan otoritas pajak juga perlu melakukan ekstensifikasi. Dengan ekstensifikasi, tax ratio dapat ditingkatkan lewat penambahan jumlah wajib pajak.
Dengan penambahan jumlah wajib pajak, beban pajak nantinya tidak melulu dibebankan kepada pelaku usaha yang selama ini sudah patuh.
"Ketakutan pengusaha ya disembelih karena menjadi objek, dan ditembaki berkali-kali. Maka kalau kita bicara optimalisasi, berapa yang punya NPWP, berapa yang bayar, dan berapa yang melaporkan SPT?" ujar Ganjar.
Setelah melakukan ekstensifikasi, peningkatan tax ratio juga perlu dilakukan lewat simplifikasi pemenuhan kewajiban pajak lewat digitalisasi. Bila pembayaran dan pelaporan pajak dibuat sederhana, wajib pajak akan lebih terdorong untuk menunaikan kewajiban pajaknya.
"Pajak ruwet. Coba dibikin pajak simpel, pasti orang akan mau. Apa [kuncinya]? Digitalisasi," ujar Ganjar.
Perlu diketahui, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud MD sesungguhnya tidak mencantumkan rencana untuk membentuk badan atau lembaga penerimaan khusus dalam dokumen visi dan misinya.
Rencana untuk membentuk badan penerimaan negara justru disampaikan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Anies-Cak Imin, badan penerimaan negara diperlukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus memperbaiki koordinasi antarinstansi. Adapun Prabowo-Gibran berpandangan badan penerimaan negara perlu dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi sebesar 23% dari PDB.
Pentingnya Kebijakan Pajak Capres-Cawapres Perbaiki Tax Ratio
Sesuai dengan laporan hasil survei pajak dan politik yang diterbitkan oleh DDTNews, partai politik (parpol) dan peserta pemilu 2024 perlu memprioritaskan penyusunan kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan kepatuhan yang meningkat, diharapkan penerimaan pajak bisa ikut membaik dan berujung pada peningkatan tax ratio Indonesia.
Peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa diwujudkan dalam beberapa strategi, seperti penyampaian edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi perpajakan.
Guna menggenjot tax ratio, responden survei DDTCNews lebih memilih terobosan kebijakan pajak yang lebih bersifat adminsitratif ketimbang kebijakan yang bersifat teknis seperti peningkatan tarif pajak. Kebijakan administratif yang dimaksud berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan sukarela yang mencakup edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi.
Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)
